Bobong, Ufuktimur.com — Rapat Paripurna pembentukan Pansus Dana Pinjaman Rp.115 Miliar gagal.
Berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat nomor : 172.1/118/DPRD Perihal Paripurna dengan tiga agenda yakni Penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, Pembentukan Pansus LHP BPK dan Pembentukan Pansus Pinjaman Daerah.
Amatan media ini, rapat paripurna tersebut dengan dua agenda sebelumya berjalan lancar karena memenuhi korum. Dari 2020 anggota DPRD yang hadir 12 orang. Namun setelah lanjut ke Paripurna dengan agenda pembentukan pansus Pinjaman Daerah Rp.115 miliar tahun 2022 oleh pemerintah daerah kepada bank Maluku Malut tak dihadiri anggota fraksi Golkar. Padahal, di dua agenda sebelumnya telah memenuhi korum karena tiga anggota Fraksi Golkar tinggalkan ruang paripurna. 2 anggota tersebut yakni, Anggota Fraksi Golkar, Erikson Tomhisa dan Ibrahim La Imu. Hal ini membuat paripurna tersebut pembentukan pansus Pinjaman Daerah jadi gagal.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua 1, Sukardinan Budaya kepada awak media mengatakan, bahwa lembaga ini adalah lembaga politik persoalan anggota yang hadir atau tidak adalah hak mereka. Namun yang dibutuhkan adalah memenuhi korum. Jika telah memenuhi korum maka dilanjutkan Persoalan nanti disepakati atau tidak untuk dibentuk pansus maka nanti sepakati melalui musyawarah.
“Soal anggota DPRD yang tidak hadir itu adalah hak Meraka tapi paling tidak memenuhi korum dulu,” katanya.
Politisi PKB ini menambahkan, jika telah dua kali skorsing akan tetapi tidak memenuhi korum maka akan dilakukan skorsing selama tiga hari atau akan dibahas kembali pada pertemuan Badan Musyawarah untuk menentukan jadwal Paripurna berikutnya.
“Karena tidak memenuhi korum maka paripurna ditunda selama 3 hari atau nanti kembali dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus),” tutupnya (*)
