Terbit Dua Izin, Pengelola Pantai Putri Distian Mutun Gugat DPMPTSP ke PTUN

Ufuktimur.com – Haidirsyah, Pengelola Pantai Putri Distian Mutun melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandarlampung.

Haidirsyah menggugat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran serta Evi Safitri, selaku tergugat intervensi.

Adanya gugatan itu, lantaran terbitnya dua kepemilikan izin alias NIB (Nomor Induk Berusaha) pengelolaan Pantai Putri Distian Mutun di Desa Sukajaya, Kecamatan Telukpandan, Pesawaran.

Hal itu disampaikan Masayu Robianti, selaku Kuasa Hukum Penggugat, usai sidang lapangan dengan agenda pemeriksaan tempat oleh PTUN Bandarlampung, Jumat 27 Oktober 2023.

“Gugatan yang dilayangkan klien kami, merupakan respon dari terbitnya NIB milik Evi Safitri,” kata Masayu.

Menurut dia, kliennya telah lebih dahulu mengantongi izin usaha pada Januari 2022. Namun, Juni 2023 terbit NIB serupa atas nama Evi.

“Sedangkan, pihak Evi Safitri telah berada di luar negeri selama puluhan tahun. Bahkan, alamat yang diajukan tidak ditemukan dengan orang yang bersangkutan,” sebutnya.

Sehingga, alamat lokasi izin usaha yang diajukan tergugat tergugat intervensi, berdasarkan keterangan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Pengajuan izin oleh tergugat intervensi melalui aplikasi OSS (Online Single Submission) milik Kementerian, berbeda lokasi dengan obyek lahan yang disengketakan,” jelasnya.

Karena itu, kliennya mengajukan rekomendasi pencabutan izin NIB, milik Evi Safitri kepada DPMPTSP Pesawaran.

Sayangnya, pada sidang lapangan dengan agenda pemeriksaan tempat itu, Evi selaku tergugat intervensi tak hadir.

Begitu juga perwakilan Evi. Tak ada satu pun yang menghadiri sidang lapangan oleh PTUN Bandarlampung tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Pesawaran Fanny Setiawan membenarkan adanya kepemilikan legalitas antara penggugat dan tergugat pertama.

“Baik penggugat maupun tergugat satu, sama-sama memiliki legalitas karena memang keluar izin dari kementerian,” kata Fanny.

Dia menyebutkan, menyerahkan proses hukum yang sedang berjalan di PTUN Bandarlampung tersebut.

“Kami menunggu hasil dari PTUN hingga inkrah (putusan berkekuatan hukum tetap),” sebutnya.

Selanjutnya, putusan sidang PTUN tersebut, bakal menjadi rekomendasi pihaknya guna mengajukan pencabutan izin.

“Pasca adanya putusan pengadilan PTUN Bandarlampung terbit, kami siap mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin usaha bagi pihak yang dinyatakan kalah,” jelasnya.

Diketahui, pada sidang lapangan tersebut Majelis Hakim PTUN Bandarlampung diketuai oleh Husein Amin Effendi.

Kemudian Hakim Anggota Gayuh Rahantyo dan Suaida Ibrahim serta Panitera Pengganti Novirdayati. (**)