Bobong, Ufuktimur.com – Praktik prostitusi terselubung dan operasional klub malam tanpa izin di Kota Bobong kian marak dan seolah tak tersentuh penegakan hukum. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pembiaran, bahkan perlindungan, dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Dugaan tersebut mencuat lantaran hingga kini sejumlah tempat hiburan malam dan klub malam yang diketahui tidak mengantongi izin resmi tetap bebas beroperasi. Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun, Dinas PTSP sebelumnya berencana melakukan pemasangan label atau papan penegasan “tidak memiliki izin” terhadap tempat-tempat usaha ilegal tersebut. Namun hingga kini, rencana tersebut tak kunjung direalisasikan.
Ironisnya, aktivitas tempat hiburan malam tersebut tidak hanya melanggar aspek perizinan, tetapi juga diduga menjadi lokasi peredaran minuman keras (miras) secara bebas serta praktik prostitusi yang meresahkan masyarakat. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius, khususnya terhadap dampak sosial, keamanan, dan moral di Kota Bobong.
Koordinator Fron Pemuda Peduli Taliabu (FP2T) Sauti Jamadin menilai lemahnya pengawasan dan penindakan mengindikasikan adanya ketidaktegasan pemerintah daerah, terutama Dinas PTSP sebagai instansi yang memiliki kewenangan langsung dalam urusan perizinan usaha.
“Kalau memang tidak berizin, seharusnya ditutup. Jangan dibiarkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun,” ujar
Kata dia, publik kini mempertanyakan komitmen Pemda dalam menegakkan aturan dan melindungi kepentingan masyarakat. Dugaan adanya perlindungan terhadap usaha ilegal ini pun diharapkan segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan aparat pengawasan internal pemerintah.
“Jika pembiaran ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin akan semakin memperparah citra penegakan hukum di daerah serta membuka ruang tumbuh suburnya praktik-praktik ilegal lainnya di Kota Bobong,” tegasnya. (red)
