Bobong, Ufuktimur.com– Komitmen Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L Mus untuk memberantas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemda Pulau Taliabu dipertanyakan. Pasalnya, hingga saat ini Bupati Sashabila Mus masih memelihara tersangka kasus korupsi Pemotongan Dana Dana Desa dalam birokrasi.
Betapa tidak, sejak dilantik sampai sekarang, Bupati masih mempertahankan tersangka kasus korupsi pemotongan DD Taliabu Rp.60 juta tahun 2017, Agusmawati Toyib Koten dalam jabatan sebagai Kadis PMD Pulau Taliabu.
Saat ini Polda Maluku Utara, kembali menambah dua tersangka dalam kasus korupsi pemotongan DD, yakni, SG dan LMN sehingga jumlah tersangka dalam kasus ini sudah 3 orang. Ketiganya saat masih menduduki jabatan di Pemda Pulau Taliabu.
Hal ini mendapat sorotan Aliansi Pemuda Peduli Taliabu (AP2T), Sauti Jamadin. Dia mempertanyakan komitmen Bupati Sashabila Mus dalam mendukung pemberantasan korupsi di lingkungan Pemda Pulau Taliabu. Menurut dia, karena sejak dilantik sampai sekarang dia masih memelihara tersangka kasus korupsi pemotongan DD Rp.60 juta tahun 2017.
“Komitmen Bupati dalam menciptakan sistim pemerintahan yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan birokasi Taliabu perlu dipertanyakan, karena sampai sekarang masih mempertahankan Kadis PMD yang juga tersangka kasus korupsi dalam jabatan,” ujarnya.
Sauti menambahkan, bupati seharusnya sudah mencopot ketiga tersangka agar tidak menggangu pelayanan publik. Karena selain, ATK sudah ada tambahan 2 orang dalam kasus yang sama yaitu SG dan LMN.
“Jadi kalau Bupati mau copot harus ketiganya karena semua tersangka kasus korupsi,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Sauti, Bupati juga membiarkan praktek Nepotisme tumbuh subur di masa pemerintahan yang dipimpinnya saat ini. Karena, terdapat beberapa jabatan yang diduduki ipar dari wakil bupati yaitu, Istri dan Ipar dari wakil itu sendiri. Istri wakil bupati menjabat sebagai kepala BKD, Kakak dari Istri wakil bupati baru tunjuk menjabat sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas perikanan Kabupaten Pulau Taliabu.
“Selain istri wakil bupati dan Kakak Ipar wakil Bupati ada juga ipar yang lain dari wakil yang menjabat sebagai Pj Kepala Desa, ini berarti Bupati sengaja ciptakan KKN tumbuh subur dalam birokrasi Taliabu,” sorotnya. (Nox)
