Bobong, Ufuktimur.com — Pembangunan Infrastruktur Dasar di masa pemerintahan Bupati, Sashabila Mus – La Ode Yasir memprihatinkan. Betapa tidak, sejak dilantik pada 26 Mei 2025 lalu hingga kini, belum ada pembangunan fisik yang dikerjakan. Bahkan, beberapa ruas jalan dan jembatan yang telah dianggarkan dalam APBD Induk dan APBD – Perubahan tahun 2025 pun tak dilaksanakan oleh dinas PUPR. Padahal, kondisinya sudah rusak parah.
Sebut saja, ruas jalan Bobong – Talo, ruas jalan tersebut telah dianggarkan dalam APBD induk dan APBD-Perubahan tahun 2025 namun tidak dikerjakan. Alasannya, karena anggaran tidak cukup dan waktunya sangat sempit. Tak hanya itu, jembatan Fangahu Desa Bobong yang ambruk 2 tahun lalu namun hingga kini belum juga dikerjakan. Padahal anggarannya telah ada. Selain itu, ada beberapa ruas jalan yang rusak telah rusak parah dan menjadi keluhan masyarakat setiap saat pun dibiarkan begitu saja. Meski kondisi pembangunan infrastruktur sudah seperti itu, tapi Bupati, Sashabila lebih memilih tinggal di Jakarta.
Hal ini mendapat sorotan, Aliansi Pemuda Peduli Taliabu (AP2T), Sauti Jamadin. Menurut dia, Bupati semestinya menetap di Taliabu bukan meninggalkan Taliabu berbulan – bulan. Sebab, masyarakat Taliabu sangat membutuhkan kerja nyata bupati bukan janji palsu, dan pencitraan lewat media sosial.
“Bupati harusnya menetap di Taliabu, bukan duduk di Jakarta dan pencitraan lewat medsos,” ujarnya.
Menurutnya, sejak dilantik hingga saat ini tak ada satupun pembangunan infrastruktur yang jalan. Hal ini lantaran Bupati lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan publik. Padahal, saat ini masyakat sangat membutuhkan aksi nyata bupati.
Karena itu, Dia mendesak Bupati agar mengundurkan diri secara terhormat jika merasa tidak mampu mengurus Taliabu. Karena masyarakat sudah muak dengan janji palsu yang dilontarkan baik saat kampanye maupun saat ini.
“Kalau merasa tidak sanggup jadi Bupati, mendingan mundur, itu lebih elegan dibanding hanya janji yang tak terlaksana,” tegasnya.
Dia juga mendesak Bupati agar mengganti Kadis PUPR, Karena tidak mampu mengemban tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Ini terlihat jelas, karena sejak menjabat tak ada satupun pembangunan fisik yang dilaksanakan.
“Itu artinya Kadis PUPR tidak punya kemampuan dan tidak paham kebijakan Bupati, karena itu sebaiknya diganti saja dengan pejabat yang lebih mampu,” desaknya. (Red)
