Bobong, Ufuktimur.com — Polemik dugaan manipulasi ijazah oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu, Ma’ruf, kini memunculkan gelombang kritik baru yang menyoroti bukan hanya integritas personal pejabat bersangkutan, tetapi juga ketelitian dan ketegasan kepemimpinan Bupati Pulau Taliabu, Salsabila Mus.
Himpunan Mahasiswa Taliabu (HMT) Cabang Ternate menilai, penunjukan pejabat strategis di level Sekda semestinya melalui proses yang ketat, objektif, dan sesuai regulasi yang berlaku. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keputusan Bupati Salsabila Mus dalam mengangkat Ma’ruf justru terkesan tergesa dan tidak melalui telaah mendalam terhadap rekam jejak administratif calon pejabat.
“Saya pikir, Ibu Salsabila keliru dan kurang bijak dalam mengambil keputusan ini. Apalagi ketika saya coba berkoordinasi langsung, beliau menyampaikan bahwa pilihan sesuai administrasi sangat terbatas. Pernyataan ini justru memperlihatkan lemahnya komunikasi kepemimpinan dan ketidaktegasan dalam membaca regulasi,” ungkap Angriani, Ketua Umum HMT Cabang Ternate.
Menurut Angriani, dalih keterbatasan pilihan administratif tidak dapat dijadikan pembenaran atas keputusan yang berpotensi melanggar ketentuan hukum kepegawaian. Sebagai kepala daerah, Bupati semestinya menjadi teladan dalam penegakan integritas birokrasi dan memastikan bahwa setiap pejabat publik yang diangkat memiliki keabsahan dokumen serta kapabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Banyak orang Taliabu yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan kualifikasi tanpa harus menyalahi aturan dalam proses pemilihannya. Karena itu, saya pikir Ibu Bupati harus lebih tegas dan selektif dalam mengambil kebijakan, bukan hanya mendengar masukan dari lingkaran sekitarnya, tetapi juga mampu memfilter mana saran yang berdampak baik dan mana yang justru bisa merugikan banyak pihak,” tambah Angriani.
HMT Cabang Ternate menilai bahwa kasus ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan daerah, di mana lemahnya ketegasan Bupati dapat membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang dan praktik manipulatif dalam birokrasi.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut marwah kepemimpinan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Jika hal seperti ini dibiarkan, maka yang dirugikan bukan hanya birokrasi, tapi masyarakat Taliabu secara keseluruhan,” tutup Angriani.
HMT Cabang Ternate mendorong agar Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penunjukan pejabat, serta memastikan semua tahapan seleksi dan pengangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi dan integritas, menurut organisasi mahasiswa ini, harus menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan daerah yang berkeadilan dan profesional. (Red)
