Bobong, ufuktimur.com — Kebijakan birokrasi yang dijalankan Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L Mus, kian menuai kritik keras. Alih-alih memperkuat sistem meritokrasi sebagaimana sering digaungkan, praktik yang terjadi justru menunjukkan pola kepemimpinan yang tidak konsisten dan cenderung ugal-ugalan dalam mengelola jabatan strategis.
Koordinator Front Pemuda Taliabu (FPT) Lifinus Setu menyayangkan, pergantian terus berganti belum genap setahun menjabat, Bupati Taliabu tercatat telah berkali-kali merombak struktur birokrasi. Puncaknya terjadi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang kini menjadi simbol carut-marutnya tata kelola pemerintahan daerah.
Bagaimana tidak, kata Lifinus, dalam waktu singkat jabatan Kepala Dinas Kominfo sudah empat kali berganti. Basiludin Labesi dicopot pertama kali usai pelantikan Bupati dan digantikan oleh Gafarudin. Namun nasib Gafarudin tak jauh berbeda, baru seumur jagung langsung dilengserkan dan diganti Darmanto. Ironisnya, Darmanto pun bernasib sama, disingkirkan dan posisinya kini diisi Haruna Masuku.
“Pergantian secepat ini bukan lagi sekadar rotasi, melainkan mencerminkan ketidakjelasan arah kebijakan dan lemahnya perencanaan birokrasi. Jika setiap pejabat hanya diberi waktu hitungan minggu, lalu kapan mereka bisa bekerja, beradaptasi, dan menunjukkan kinerja?,”cecar Lifinus.
Lebih tajam lagi, kondisi ini mengindikasikan bahwa jargon meritokrasi hanya menjadi tameng politik. Sebab dalam praktiknya, yang terlihat justru minimnya parameter objektif dalam penempatan jabatan.
“Justru kami melihat kuatnya dugaan keputusan yang diambil tanpa pertimbangan profesional yang matang,”ungkap Lifinus kepada media ini, Rabu (25/03/2025).
Dampaknya bukan hal sepele. Menurut Lifinus, Instabilitas jabatan di sektor strategis seperti Kominfo berpotensi melumpuhkan fungsi pelayanan informasi publik, menghambat transformasi digital daerah, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Jika pola ini terus dipertahankan, maka yang terjadi bukan reformasi birokrasi, melainkan pembongkaran sistem secara perlahan. Dan pada akhirnya, publik yang akan menanggung akibat dari kebijakan yang terkesan serampangan ini,” tutupnya. (Red)
