Bobong, ufuktimur.com — Menindaklanjuti temuan pansus LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2025 tentang 17 sekolah PAUD yang mengelola Dana Bantuan Operasional PAUD (BOP) diatas Rp100 juta, Komisi II DPRD Pulau Taliabu melakukan monitoring ke sekolah PAUD di Desa Pancuran Taliabu Barat, Pulau Taliabu. Senin, (11/5/2026).
Kegiatan monitoring ini dipimpin oleh ketua komisi II DPRD, Suratman Baharudin didampingi anggota komisi II, H. Jasman dan Wa Ode Nurlina.
Ketua Komisi II, Suratman Baharudin mengatakan, kegiatan monitoring ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari temuan Pansus LKPJ Kepala Daerah tahun 2025. Menurutnya, dalam LKPJ tahun anggaran 2025, pansus menemukan sekitar 17 PAUD yang mengelola dana BOP lebih dari Rp100 juta pada tahun 2025.
“Karena itu, kami dari komisi II DPRD yang merupakan mitra dinas pendidikan langsung turun ke lapangan untuk mengecek langsung,” ujarnya.
Suratman mangaku, dari hasil monitoring di PAUD Desa Pancuran, komisi II menemukan hal mengejutkan, yakni, data siswa di PAUD tersebut hanya kurang lebih 20 siswa. Menariknya, setelah dilakukan pertemuan dengan pihak sekolah, meraka mengakui bahwa jumlah siswa tersebut pada tahun 2024/2025 telah disampaikan ke operator dapodik dinas pendidikan untuk diinput ke sistem dapodik.
“Anehnya, setelah diinput ternyata PAUD tersebut mendapat dana BOP reguler lebih dari Rp100 juta,” akunya.
Lebih jauh, politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, peningkatan dana BOP itu terjadi di tahun 2025. Anehnya lagi, di tahun 2026 ini setelah diberlakukan kebijakan satu sekolah 1 operator malah anggarannya kembali turun. Bahkan, sejumlah PAUD nilainya turun sangat signifikan. Untuk itu, dia menegaskan, pihaknya akan melakukan monitoring ke 17 sekolah PAUD tersebut dan 1 PKBM yang mengelola dana BOS hingga mencapai Rp1 miliar lebih.
“Setelah kami kumpulkan semua data, selanjutnya kami serahkan ke Inspektorat untuk dilakukan audit investigasi sekaligus uji petik di lapangan,” tandasnya. (Red)
Suratman menyebutkan, data rata – rata peningkatan BOP PAUD pada tahun 2025 lebih dari 100 persen dari anggaran tahun sebelumnya, bahkan ada beberapa PAUD yang anggarannya meningkat hingga mencapai 200 persen. Dan pada tahun 2026 dana BOP kembali turun sangat signifikan.
“Justru kami menemukan fakta sebaliknya, peningkatan siswa dari tahun 2024 ke 2025 tidak begitu signifikan, tapi anggaran meningkat jauh. Padahal anggaran BOP Reguler itu terkonfirmasi berdasarkan jumlah siswa, ini kan aneh,” tutupnya. (Red)
