Bobong, ufuktimur.com,– Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulau Taliabu mendapat sorotan tajam Ketua Komisi III DPRD, Budiman L. Mayabubun.
Pasalnya, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 5 November 2026, dari total pagu Rp4,1 miliar, realisasi belanja baru mencapai Rp1,52 miliar atau 37,15 persen. Artinya, sekitar Rp2,57 miliar belum terserap.
Budiman menilai angka tersebut menunjukkan lemahnya kinerja pelaksanaan anggaran di tengah kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang masih tinggi.
“Ini sudah November, tetapi realisasi anggaran baru 37 persen. Pertanyaannya, selama ini apa yang dikerjakan? Anggaran sudah ditetapkan dalam APBD, tetapi pelaksanaannya justru tertinggal jauh,” tegas Budiman.
Ia juga menyoroti belanja operasi yang baru terealisasi 33,73 persen dari pagu Rp3,72 miliar. Bahkan, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp99,72 juta tercatat belum terealisasi sama sekali. Menurutnya, dinas terkadang mengeluh bahwa anggaran mereka kecil. Akan tetapi jika dilihat kinerja dan realisasi anggaran sangat minim.
Padahal ini bukan hanya sekadar angka-angka yang tertuang secara administrasi saja. Melainkan mencerminkan persoalan serius dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Jangan sampai masyarakat terus menunggu pembangunan, sementara miliaran rupiah anggaran justru tidak bergerak. Kalau perencanaan sudah disusun tetapi pelaksanaannya tidak maksimal, lalu apa ukuran keberhasilan OPD?” kritiknya.
Budiman menegaskan, DPRD tidak ingin APBD hanya terlihat besar dalam dokumen, tetapi gagal diterjemahkan menjadi program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Uang rakyat harus menghasilkan pekerjaan dan manfaat nyata, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan keuangan,” tutupnya. (Red)
