Home Desa Sejumlah PNS Ajukan Permohonan Izin ke Bupati untuk Maju Pilkades di Taliabu,...

Sejumlah PNS Ajukan Permohonan Izin ke Bupati untuk Maju Pilkades di Taliabu, Bupati Tegaskan Tak Beri Izin ASN Calon Kades

0
8
Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L Mus

Bobong, ufuktimur.com, -– Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pulau Taliabu telah mengajukan permohonan izin kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Berdasarkan daftar permohonan yang dihimpun, terdapat lima calon kepala desa (Cakades) dari kalangan PNS yang mengajukan permohonan tersebut untuk mengikuti kontestasi Pilkades di sejumlah desa.

Adapun daftar PNS yang mengajukan permohonan izin tersebut yakni:

1. Valentinus Mitang – Cakades Desa Sumbong.

2. Donald Kapolateang Seng – Cakades Desa Pancado.

3. Martinus – Cakades Desa Kilo.

4. Badri – Cakades Desa Air Kalimat.

5. Muriadin Ladunge, S.Pd – Cakades Desa Jorjoga.

6. Junaidi Soamole-  Cakades Desa Loseng

Permohonan tersebut ditujukan kepada Bupati Pulau Taliabu dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), untuk mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengajuan permohonan ini sekaligus menempatkan pemerintah daerah pada posisi penting untuk memberikan kepastian terhadap status dan hak kepegawaian PNS yang hendak berpartisipasi dalam Pilkades.

Sebelumnya, beredar pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pulau Taliabu yang meminta para camat menyosialisasikan bahwa Bupati tidak akan memberikan izin kepada ASN yang hendak maju dalam Pilkades.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian karena proses pencalonan PNS harus ditempatkan dalam kerangka aturan kepegawaian dan regulasi Pilkades, bukan semata-mata berdasarkan pernyataan atau kebijakan lisan.

Kini, para pemohon menunggu kepastian dan keputusan Bupati selaku PPK atas permohonan yang telah diajukan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Taliabu, Yosar Kardiat dikonfirmasi, Senin, (16/11/2026) menjelaskan bahwa, permohonan diproses melalui mekanisme administrasi kepegawaian, dilakukan verifikasi terhadap persyaratan, status kepegawaian, serta ketentuan yang berlaku, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Rekomendasi PPK

Dsetujui atau tidak itu hak progratif pimpinan atas pertimbangan tekhnis dan Pemerintahannya,” singkatnya.

Terpisah, Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus saat memberikan sambutan pada Pembukan Musda III Partai Golkar Pulau Taliabu menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negera di lingkungan Pemda Taliabu tidak diizinkan untuk ikut mencalonkan diri segaia calon kepala Desa. 

“Kepada ASN yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa di Pulau Taliabu tidak diberikan izin,” tegasnya. (Red)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here