Sofifi, Ufukutimur.com-- Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Maluku Utara mendorong pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan belanja daerah guna pemerataan pembangunan, terutama di...
Sanana, Ufuktimur.com-- Anggota DPRD Komisi III Provinsi Maluku Utara, Pardin Isa, menyampaikan kekhawatirannya terhadap rencana ekspansi 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Mangoli,...
Sanana, Ufuktimur.com-- Ratusan masyarakat dari Pulau Mangole Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara menggelar aksi menolak 10 izin usaha pertambangan.
Massa aksi yang menamakan diri Masyarakat...
Ternate, Ufuktimur.com-- Nama Pulau Taliabu kembali menjadi perbincangan hangat di provinsi Maluku Utara. Kali ini bukan soal politik atau pembangunan Infrastruktur, tapi ini berkaitan...
Kalau Kepala Bappeda bilang ini fitnah, silakan buka dokumen RPJMD dan tunjukkan bagian mana yang menyentuh percepatan pembangunan infrastruktur, layanan dasar, atau konektivitas wilayah di Taliabu
Kami Orang Taliabu Terlalu lama menderita, Kami hanya minta keadilan, saya sudah pelajari buku platform RPJMD 2025–2029. Saya sangat kecewa karena nama Pulau Taliabu nyaris tak disebut.
Bahwa piutang DBH Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dari tahun 2023 hingga tahun 2025 sebesar Rp. 36 miliar lebih. Sementara, yang baru dibayar yakni utang DBH tahun 2024 sebesar, 5 miliar lebih
Satu per satu mulai jalan meski pelan tapi pasti, aspirasi rakyat mulai terjawab. Kita akan terus perjuangkan agar distribusi bantuan dan kehadiran negara merata hingga ke pelosok, termasuk Sula dan Taliabu
