Bobong, ufuktimur.com — Ketua Komisi III DPRD, Budiman L Mayabubun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR membahas terkait penanganan jalan Gunung Sampe pasca peristiwa kecelakaan mobil pick up pada Minggu, (8/2/2025) lalu.
RDP yang berlangsung di ruang komisi III DPRD yang dihadiri langsung oleh Ketua Komisi III dan anggota Komisi III, Tono La Maha, sementara dari Dinas PUPR dihadiri oleh Kasubag perencanan, Imelda Takalao.
Budiman mengungkapkan, bahwa di tahun 2026 Dinas PUPR tidak menganggarkan pekerjaan jalan Gunung Sampe Desa Kawalo. Kata dia, yang dianggarkan adalah pemeliharaan bahu jalan senilai Rp.400.000. ini disampaikan Kasubag Perencanan saat RDP bersama kondisi III, Rabu (11/2/2025).
“Dalam pagu anggaran 2026, hanya dianggarkan perencanaan jalan tersebar senilai 400 juta,” ujarnya.
Karena itu, Politisi PDIP ini langsung mengkonfirmasi ke kepala Dinas PUPR dan meminta agar anggaran perencanaan jalan tersebar tersebut semuanya difokuskan ke perbaikan Gunung Sampe. Hal ini perlu dilakukan karena kondisi jalan tersebut sangat rawan dan sudah memakan korban. Ia mengaku Kadis PUPR telah menyetujui untuk anggaran tersebut semua difokuskan ke perbaikan perbaikan Gunung Sampe.
“Saya sudah hubungi kadis PUPR agar anggaran perencaana jalan tersebar di 2026 ini semua difokuskan ke perbaikan Gunung sampe karena sangat rawan dan sudah memakan korban, alhamdulilah Kadis sudah menyetujui itu,” ungkapnya.
Budiman menegaskan, untuk perbaikan jalan tersebut tidak perlu medatangkan tim ahli sampai setingkat pihak kampus bahkan dari kementerian. Karena kondisi sangat urgen dan sudah memakan korban sehingga harus menjadi prioritas.
“Jalan ini harus jadi prioritas karena sudah banyak makan korban,” pungkasnya.
Budiman menyebutkan, bahwa di APBD Perubahan tahun 2025, Dinas PUPR menganggarkan perencanaan jalan tersebar senilai Rp.700 juta, anggaran tersebut difokuskan di dua titik terutama perbaikan Gunung Sampe. Setelah ditender, paket jalan tersebar itu dimenangkan oleh CV DM dengan nilai penawaran Rp.500 juta. Anehnya, saat kontrak ditandatangan ternyata lokasinya bukan di gunung sampe melainkan persebaran jalan Fangahu. Di Gunung Sampe anggarannya hanya tersisa Rp.27 juta untuk pembersihan jalan.
“Karena sudah memasuki akhir tahun sehingga pekerjaan di lakukan adendum, anehnya, setelah adendum anggaran Rp.27 juta untuk pembersihan gunung sampe jadi nol rupiah dan pekerjaan tetap dilanjutkan di Fangahu dengan anggaran Rp.570 juta lebih dan sudah cair 100 persen,” terangnya.(Red)
