Sofifi, Ufukutimur.com– Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Maluku Utara mendorong pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan belanja daerah guna pemerataan pembangunan, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti pulau taliabu , Pulau Batang Dua, Kepulauan Sulabesi, dan sebagian wilayah di Halmahera Selatan.,serta pulau terluar lainya,
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif, saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Gerindra dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Maluku Utara, Selasa (02/09/2025).
Mislan menyebutkan bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Gubernur dan analisis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2025, terjadi kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp.60.759.593.697 miliar dari APBD sebelumnya. Total pendapatan daerah yang dirancang dalam perubahan APBD mencapai Sebesar Rp. 3.505.592.697 triliun
“Kami memberikan apresiasi atas capaian surplus anggaran sebesar Sebesar Rp.6.833.649.920 miliar. Ini merupakan sinyal positif terhadap pengelolaan fiskal daerah yang sehat,”ujar Mislan.
Namun demikian, lanjutnya, pemerintah daerah diminta untuk memastikan bahwa perubahan anggaran telah sesuai dengan ketentuan Pasal 316 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang mengatur alasan diperbolehkannya perubahan APBD, termasuk adanya keadaan darurat, ketidaksesuaian asumsi awal, dan kebutuhan mendesak lainnya.
Fraksi Gerindra juga mendesak pemerataan anggaran ke seluruh wilayah kabupaten/kota, dengan penekanan pada kawasan terpencil dan terluar yang selama ini belum merasakan dampak pembangunan secara merata.
“Kami mendorong agar belanja daerah diarahkan lebih besar ke daerah-daerah tertinggal, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Wilayah seperti Pulau Taliabu, Pulau Batang Dua, Sula, dan di Halmahera Selatan masih sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah,” tegas Mislan.
Atas dasar evaluasi dan catatan strategis tersebut, Fraksi Gerindra menyatakan mendukung agar Ranperda tentang Perubahan APBD 2025 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Fraksi Gerindra menyatakan setuju untuk membawa rancangan ini ke tahap selanjutnya dalam pembicaraan tingkat pertama,” pungkasnya.(Red)
