Sanana, Ufuktimur.com– Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang digelar di Bela Hotel, Ternate. Rakor ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Provinsi Maluku Utara.
Kehadiran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ini merupakan kunjungan perdananya ke Maluku Utara, provinsi. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kabupaten Sula Fifian Adeningsi Mus melalui Kadis Komdigi Kepulauan Sula, Basiludin Labesi menyampaikan bahwa Mentri ART/BPN dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut membahas berbagai isu strategis mengenai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pertanahan dan tata ruang.
“Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah, guna mempercepat program-program strategis nasional di bidang pertanahan,” katanya, Sabtu (23/08/2025).
Basiludin menambahkan, Menteri Nusron menyebutkan, Maluku Utara merupakan provinsi ke-17 yang ia kunjungi dalam rangka memperkuat komitmen nasional terhadap percepatan program pertanahan dan tata ruang. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan pertanahan sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah.
Kata Basiludin, melalui kegiatan ini, Bupati Sula, Fifian Adeningsi, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Kementerian ATR/BPN, terutama dalam percepatan sertifikasi tanah di wilayah Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
“Kehadiran kami dalam Rakor ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula untuk mendukung program strategis Kementerian ATR/BPN. Kami percaya, percepatan layanan pertanahan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Mantan Kadis Kominfo Pulau Taliabu ini menambahkan, bahwa percepatan sertifikasi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Percepatan sertifikasi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset – aset pemerintah daerah maupun masyarakat,” tutupnya.
Untuk diketahui, Rakor tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku, Pj. Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua Barat, serta para bupati dan wali kota se-Maluku Utara. (Red)
