Bobong, Ufuktimur.com– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Rabu, (20/8/2025)
Rapat Dengar Pendapat tersebut dengan agenda membahas terkait pekerjaan fisik yang belum dilaksanakan dan paket yang belum dilakukan dItenderkan.
Ketua Komisi III DPRD, Budiman L Mayabubun menyampaikan, bahwa sampai saat ini belum ada satupun pekerjaan fisik yang dilaksanakan padahal sebagian sudah termuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) karena telah dianggarkan pada APBD tahun 2025 seperti ruas jalan Wayo – Talo Kecamatan Taliabu seharus Barat yang dianggarkan Rp.2 miliar lebih. Kata Budiman, seharusnya pekerjaan ini sudah dilakukan pada awal tahun 2025. Namun, alasan Dinas PUPR, belum dilaksanakan pekerjaan fisik seperti Ruas jalan Wayo – Talo karena mereka berencana menganggarkan sekaligus mulai dari LPA sampai pada pengaspalan dengan anggaran Rp.6 – 7 miliar.
“Mereka maunya di anggaran perubahan tapi kami sampaikan kepada mereka kalau kita menunggu anggaran perubahan sementara batas akhir penetapan APBD Perubahan kan 30 September berarti pelaksanaanya di Oktober apakah waktunya tercapai atau tidak? Itu yang masih kita kejar,” ujarnya.
Dia menegaskan, jangan nanti seperti sebelum – sebelumnya, di Desember baru dipaksakan untuk dicairkan semua akhirnya batas akhir 31 Desember banyak pekerjaan yang tidak selesai.
“Kami tidak mau lagi yang begitu, harus dikerjakan dari semester pertama, kalau belum selesai kemudian ada tambahan anggaran baru dianggaran perubahan, itu yang menjadi kendala dinas PUPR,” tegasnya.
Sementara untuk Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) berdasarkan hasil RDP, dari ULP menyampaikan bahwa pada prinsipnya mereka menunggu kalau disampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh OPD maka dilakukan tender namun, sampai saat ini belum ada menyampaikan dokumen kepada ULP.
“Padahal dari ULP sudah tiga kali menyampaikan kepada OPD masing – masing tapi semua OPD belum ada yang menyampaikan, sejauh ini baru ada 1 paket yang ditender yaitu pengadaan pakaian seragam paskibraka,” ungkapnya sesuai hasil RDP.
Politisi PDIP ini berharap, kegiatan yang sudah termuat dalam DPA agar segera dilaksanakan supaya itu menjadi dasar evaluasi di APBD Perubahan. Dia juga mengingatkan Bupati dan Dinas PUPR bahwa, di APBD Perubahan jangan coba – coba memasukan anggaran yang tidak ada dalam DPA. Apalagi pekerjaan yang mendahului tender.
“Kami akan pantau terus itu,” tutupnya. (Nox)
