Bobong, ufuktimur.com — Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus merespon insiden kecelakaan mobil Pick Up di jalan tanjakan Gunung Sampe pada, Minggu (8/2/2025) kemarin.
Orang nomor satu di pemerintahan Pulau Taliabu itu juga mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada pihak ketiga yang menyanggupi pekerjaan jalan Gunung Sampe tersebut. Karena itu, telah mengarahkan seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk membuka forum diskusi bersama para sarjana teknis, sarjana teknik sipil, ASN, non ASN, pihak Universitas bahkan Kementerian pada, Senin (9/2/2025)
Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai langkah untuk mencari solusi yang sesuai dengan kemampuan fiskal daerah tetapi tetap berdampak pada pembangunan nyata yang didasari oleh ilmu dan kemampuan lokal
“Guna nantinya ditinjau secara teknis oleh tim ahli (lintas seluruh APH, Institusi atau Universitas, dan Kementerian) yang akan mengawasi pembangunan jalan berkelanjutan.
Hal ini mendapat tanggapan dari Praktisi Hukum, Kamarudin Taib. Menurut dia, kebijakan bupati yang melibatkan berbagai pihak dalam hal ini tim ahli untuk membahas pekerjaan Gunung Sampe itu adalah luar biasa. Namun, bagi dia hal itu sebetulnya tidak perlu dilakukan karena untuk pekerja jalan Gunung Sampe Desa Kawalo itu bersifatnya urgent sehingga perlu dilakukan penanganan cepat dan tepat.
“Bagi saya, niat bupati itu bagus, namun itu untuk proyek jalan yang berkelanjutan. Tapi, Untuk jalan gunung sampe perlu dilakukan penanganan cepat sebab itu bersifatnya darurat karena Gunung itu sudah banyak memakan korban,” ujarnya.
Lanjut Kamarudin, untuk pekerjaan jalan Gunung Sampe hanya membutuhkan anggaran dan alat berat untuk memperbaiki itu. Terkait dengan, pihak ketiga yang disebut Bupati bahwa belum menyanggupi, kata dia, itu hanya alasannya bupati saja. Menurutnya, selama ini dinas PUPR hanya mencari kontraktor yang tidak memiliki dukungan alat berat yang memadai untuk mengerjakan proyek fisik khusunya jalan.
“Hal ini hanya karena bupati dan dinas teknis tidak profesional saja. Kalau kita lihat banyak kontraktor yang siap bekerja jalan tersebut namun tidak diberikan ruang oleh bupati dan dinas terkait. Seharusnya pemerintah daerah membuka diri untuk semua orang untuk bekerja,” jelasnya.
Tami sapaan akrab Kamarudin, menyebutkan, jika bupati beralasan tidak ada pihak ketiga yang siap, apakah selama ini dinas terkait memberi ruang kepada kontraktor lokal yang memiliki dukungan alat berat di Taliabu.
“Padahal kan, saat ini di Desa Kawalo terparkir alat berat yang lengkap dan layak untuk mengerjakan proyek khususnya jalan tapi faktanya mereka tak diberi ruang saja. Akhirnya Pemda yang kesulitan sendiri,” tegasnya. (Red)
