Sanana, Ufuktimur.com — Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Maluku Utara.
Kegiatan strategis yang digelar di Aula Nuku, Kantor Gubernur dan diikuti oleh semua semua Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota se – Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini menjadi locus penanganan inflasi dan perluasan digitalisasi di Maluku Utara (Malut).
Asisten Satu Setda Kabupaten Kepulauan Sula Sutomo Teapon, S. STP Menyampaikan, bahwa pertemuan tersebut membahas secara komprehensif berbagai langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan permintaan kebutuhan pokok di akhir tahun.
Kata Sutomo, pertemuan itu mulai dari koordinasi lintas Kabupaten/Kota, optimalisasi distribusi pangan strategis, hingga upaya memperkuat cadangan pasokan daerah. Kegiatannya dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda yang dilanjutkan dengan paparan dan diskusi tentang upaya menjaga ketahanan pangan dalam menghadapi hari besar keagamaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Maluku Utara.
“Sesuai arahan ibu Gubernur Malut bahwa, subtansi dari high level meeting ini adalah mengendalikan inflasi daerah, serta percepatan jenis digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah seperti yang sudah jelaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Sutomo.
Mantan Kaban Kesbangpol Pulau Taliabu ini menjelaskan, sesuai data dari Bank Indonesia, komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi Maluku Utara terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, sampai dengan November 2025, komoditas volatile food seperti beras, gula, daging ayam, ikan dan barito menjadi komoditas utama penyumbang inflasi yang perlu mendapat perhatian.
“Inflasi Maluku Utara terjadi karena sangat bergantung kepada pasokan pangan dari luar, papar Dwi Indrawan selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara,” jelasnya.
Sutomo mengatakan, dalam diskusi tersebut, Gubernur menyebutkan bahwa, setiap menjelang Nataru bahan pokok seperti beras, gula, barito semua naik.
Secara Year-on-Year, lanjut Sherly, Maluku Utara menempati urutan ketiga inflasi terendah se-Indonesia dengan 0,44%, namun memasuki bulan Oktober, peringkat tersebut turun menjadi ke 14 tertinggi se-Indonesia.
“Gubernur instruksikan secara langsung kepada Sekprov untuk segera melakukan inspeksi pasar secepatnya, karena dikhawatirkan terdapat pedagang yang sengaja memanfaatkan momentum untuk menaikkan harga barang, yang seharusnya tidak naik. “Tolong pak Sekprov segera lakukan inspeksi pasar ya” pintanya.
Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara tersebut meminta, kepada para OPD teknis terkait untuk melakukan pemantauan stok barang di lapangan secara real time.
Terkait digitalisasi, Gubernur tekankan pentingnya percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola keuangan daerah, serta mendorong optimalisasi PAD melalui penggunaan kanal pembayaran non-tunai.
Gubernur berpesan, lanjutkan sinergi kolaborasi antara TPID Kabupaten/Kota yang sudah terjalin dengan sangat baik, untuk memastikan harga bahan pokok dapat kita sama-sama kawal dengan baik.
“Jangan ada ego sektoral, bahwa stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting dibanding apapun.
Mari kita semua sama-sama tutup tahun 2025 ini dengan stabilitas ekonomi yang terjaga dengan baik, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana Natal dan Tahun Baru dengan suka cita, tutup Gubernur. (Red)
