Bobong, Ufuktimur.com — Insiden mobil pick up yang terbalik di ruas jalan Gunung Sampe menuai sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Pulau Taliabu.
Ketua Komisi III DPRD, Budiman L. Mayabubun, menyebut kejadian tersebut sebagai tamparan keras bagi Pemerintah Daerah yang dinilai lalai memperbaiki infrastruktur jalan meski anggaran sudah tersedia.
Kecelakaan yang terjadi di ruas jalan Gunung Sampe itu kembali menegaskan buruknya kondisi jalan yang hingga kini belum juga diperbaiki. Padahal, menurut Budiman, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp700 juta dalam APBD Perubahan 2025 untuk penanganan ruas tersebut.
“Ini tamparan keras buat Pemda. Anggaran sudah ada, kurang lebih Rp700 juta di APBD Perubahan 2025, tapi sampai akhir tahun anggaran tidak dilaksanakan. Akibatnya masyarakat yang jadi korban,” tegas Budiman.
Ia menyayangkan lemahnya eksekusi program oleh dinas teknis, yang dinilai tidak mampu menerjemahkan keputusan anggaran menjadi pekerjaan nyata di lapangan. Menurutnya, keterlambatan atau bahkan tidak dilaksanakannya pekerjaan tersebut menunjukkan buruknya perencanaan dan pengawasan.
“Kalau sudah dianggarkan tapi tidak dikerjakan, berarti ada masalah serius di manajemen pelaksanaan. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tapi menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya dengan nada keras.
Budiman menegaskan, Komisi III DPRD akan segera memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan resmi terkait tidak dilaksanakannya perbaikan jalan tersebut. Ia juga meminta Inspektorat melakukan audit terhadap penggunaan anggaran yang telah disahkan namun tidak direalisasikan.
“Jangan sampai setiap tahun kita anggarkan, tapi tidak pernah dikerjakan. Ini jalan vital bagi aktivitas masyarakat. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh,” katanya.
Ia juga mendesak agar perbaikan jalan Gunung Sampe segera diprioritaskan dalam tahun anggaran berjalan, tanpa alasan teknis yang berlarut-larut. Menurutnya, kejadian kecelakaan ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk tidak lagi menunda pekerjaan infrastruktur dasar.
“Jangan tunggu korban berikut. Keselamatan warga lebih penting dari alasan birokrasi,” pungkasnya. (Red)
