Sofifi, Ufuktimur.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Resmi menggelar Paripurna Penyampaian Platform Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, Senin (28/7/2025)
Dalam Buku Induk Platform RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025-2029 Kabupaten Pulau Taliabu tak disebutkan dalam program strategis daerah.
Hal ini membuat Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Daerah Pemilihan V Kabupaten Kepulauan Sula – Kabupaten Pulau Taliabu, Mislan Syarif, melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Malut terkait minimnya perhatian Pemrov terhadap Pulau Taliabu dalam buku platform Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Keluhan itu disampaikan langsung di hadapan Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe saat Rapat Paripurna DPRD Penyampaian Ranperda RPJMD 2025-2029 di Kantor DPRD, Sofifi kemarin.
“Kami Orang Taliabu Terlalu lama menderita, Kami hanya minta keadilan, saya sudah pelajari buku platform RPJMD 2025–2029. Saya sangat kecewa karena nama Pulau Taliabu nyaris tak disebut. Tidak ada satu pun program strategis yang diarahkan ke wilayah kami. Bahkan dalam peta strategi pengembangan lima tahun ke depan, Taliabu benar-benar kosong,” ujar Mislan dengan Tegas.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan ketimpangan dalam perencanaan pembangunan antarwilayah. Padahal, Pulau Taliabu sebagai daerah terluar memiliki potensi besar dan kebutuhan infrastruktur yang sangat mendesak.
“Apakah kami di Taliabu tidak dianggap sebagai bagian dari provinsi ini? Kami ini perbatasan, kami garda terdepan. Tapi mengapa pembangunan seolah tak berpihak kepada kami?” ucapnya dengan nada tanya
Politisi Partai Gerindra ini menyoroti pentingnya infrastruktur dasar seperti jalan provinsi dan jalan nasional yang hingga kini belum tersentuh secara memadai di Taliabu. Mislan mendorong agar pemerintah tidak hanya menyusun rencana di atas kertas, tapi juga hadir dengan solusi nyata di lapangan.
“Kami tidak minta istimewa, kami hanya ingin diperlakukan adil. Mungkin jalan provinsi kami belum dapatkan karena Daerah kami tidak ajukan, tapi tolonglah carikan jalan alternatif yang bisa dibuat oleh Provinsi, atau ada formasi lain seperti Multiyears atau mungkin dari jalan nasional. Karena dari tadi yang saya baca dari poin A sampai D Hampir tidak ada Taliabu bahkan di Peta Pengembangan 5 tahun juga Pulau Taliabu kosong, ini saya saya sebagai perwakilan dapil Taliabu kira – kira kami dapa apa, kami harus bagaiman? ” tambahnya.
Anggota Komisi III ini berharap, di era kepemimpinan Sherly Laos – Sarbin dalam 5 tahun kedepan arah pembangunan bisa lebih merata dan menyentuh semua wilayah, tanpa terkecuali.
“Saya harap RPJMD ini dikaji ulang. Kami butuh komitmen nyata, bukan hanya janji. Jangan biarkan Pulau Taliabu terus jadi halaman belakang dalam pembangunan Maluku Utara,” tandasnya. (Nox)
