Sanana, Ufuktimur.com — Puluhan Peserta Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan Lulus dalam pengumuman seleksi akhir kemudian dibatalkan, mendatangi Komisi I DPRD Kepulauan Sula, Kamis (28/8/2025).
Kedatangan Puluhan PPPK ini untuk mengadukan terkait pembatalan peserta yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi namun telah telah dibatalkan.
Sebanyak 18 orang peserta yang terdiri dari tenaga teknis administrasi pemerintahan, tenaga kesehatan dan guru menyampaikan keberatan mereka atas pembatalan kelulusan PPPK Tahap I dan II Tahun 2024.
Mereka mengadukan hal ini kepada Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Sula karena merasa dirugikan oleh keputusan pembatalan kelulusan yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sula, yang diduga menyalahi prosedur.
Dari pantauan media ini saat rapat berlangsung bersama Komisi I DPRD, terungkap sejumlah permasalahan.
Di antaranya, terdapat peserta yang tidak pernah bekerja sebagai tenaga honorer namun dinyatakan lulus seleksi karena memperoleh rekomendasi dari dinas terkait. Selain itu, juga ditemukan indikasi keterlibatan pengurus partai dalam proses seleksi tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Sula, Ramli A. Hasan, dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut.
“Kami akan memanggil BKD untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Hasil dari RDP ini nantinya akan kami sampaikan kepada BKN, dalam waktu dekat ini,” tegasnya. (Red)
