Bobong, Ufuktimur.com — Dalam kegiatan serap aspirasi di Desa Dege, Kecamatan Taliabu Utara, masyarakat secara terbuka menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Pulau Taliabu yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Warga mengungkapkan, banyak pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) tidak selesai dikerjakan, bahkan diduga kuat terdapat sejumlah pengadaan fiktif yang lolos tanpa pemeriksaan berarti.
“Pekerjaan drainase tidak selesai, pengadaan tangki petani diduga fiktif, program air bersih bermasalah, dan pelaksanaan anggaran desa sama sekali tidak transparan,” tegas anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun, saat menyampaikan aspirasi warga.
Tak hanya itu, masyarakat juga menyoroti pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), khususnya terkait pembayaran insentif yang dinilai tidak terbuka dan berpotensi disalahgunakan.
“Insentif yang bersumber dari ADD tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Siapa menerima, berapa besarannya, semuanya tertutup. Ini pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan desa,” kata Budiman.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan Inspektorat Daerah. Padahal, Inspektorat seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah penyimpangan anggaran desa, bukan justru membiarkan masalah berulang dari tahun ke tahun.
“Kalau masalah seperti ini terus terjadi dan tidak pernah disentuh Inspektorat, maka wajar masyarakat menilai Inspektorat Taliabu tidak berfungsi. DPRD tidak akan diam. Ini akan kami dorong untuk diaudit menyeluruh dan dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.
Budiman menegaskan DPRD akan meminta evaluasi serius terhadap kinerja Inspektorat serta mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan apabila ditemukan unsur penyalahgunaan anggaran Dana Desa dan ADD di Desa Dege maupun desa-desa lain di Pulau Taliabu. (red)
