Bobong, ufuktimur.com,– Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus mengunjungi masyarakat Desa Limbo dan Lohobuba yang sudah puluhan tahun mengalami krisis air bersih, Selasa, (18/8/2026)
Kunjungan Bupati, bersama Sekda dan Sejumlah pimpinan OPD ini ikut didampingi Pejabat Kepala Desa Limbo, Aldin Saputra. Masalah krisis air bersih di Desa Limbo dan Lohobuba ini telah mendapat atensi pemerintah Pusat, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, Anggota DPR-RI dapil Maluku Utara dari fraksi PDI-P, Irine Yosiana Putri dan Anggota DPR-RI dapil Maluku Utara, Graal Taliawo.
Pj. Kepala Desa Limbo, Aldin Saputra mengungkapkan kekecewaannya terhadap proyek pembangunan fasilitas air bersih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian PUPR (Balai Cipta Karya Maluku Utara) yang berujung mangkrak.
“Di usia Indonesia yang sudah puluhan tahun merdeka, kita di Taliabu yang punya sungai dan sumber air melimpah, masih ada desa yang belum menikmati air bersih. Proyek air bersih dari kementerian senilai puluhan miliar- total hampir Rp46 miliar dalam dua tahap dilaporkan selesai oleh pihak balai, tetapi nyatanya mangkrak dan sama sekali tidak bisa dinikmati warga,” ujarnya.
Lanjut Aldin, akibat mangkraknya sarana air bersih tersebut, warga Desa Limbo yang berjumlah sekitar 1.300 jiwa (330 Kepala Keluarga) harus bergantung pada air hujan yang tidak memenuhi standar kesehatan.
“Saat musim kemarau atau air hujan menipis, warga terpaksa menyeberangi Selat Ndaluma menuju Desa Beringin Jaya untuk mengambil air. Kondisi ini dinilai sangat berisiko, terutama saat musim ombak dan arus laut tinggi,” tuturnya.
Ia menambahkan, sebagai alternatif terbaik dan tercepat, Pemdes Limbo mendorong agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menyediakan program penyediaan teknologi desalinasi (pengolahan air laut menjadi air bersih). Solusi ini dinilai lebih efektif dan efisien dari segi anggaran.
“Diperkirakan hanya menelan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk memenuhi kebutuhan 1.500 jiwa,” katanya.
Aldin menyebutkan, Desa Limbo saat ini telah didukung jaringan listrik PLN (14 jam) yang memadai untuk mengoperasikan mesin desalinasi.
Ia mengeku, Pemerintah Desa Limbo juga telah menyurat secara resmi ke Kementerian PUPR melalui Irene Center serta berkomunikasi langsung dengan anggota DPD RI dapil Maluku Utara, Dr. Graal Taliawo, dan Bupati Pulau Taliabu guna mengawal pengadaan proyek desalinasi tersebut.
Dia berharap dengan adanya kolaborasi konkret antara Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, DPD RI, dan DPR RI dapat segera menyelesaikan masalah esensial ini sebelum akhir tahun.
“Masalah air bersih Desa Limbo adalah tanggung jawab kita bersama. Harapan kami, sebelum tahun 2027 atau bahkan di akhir tahun ini teknologi desalinasi sudah bisa hadir di Pulau Limbo agar masyarakat bisa menikmati hak dasar mereka atas air bersih,” pungkasnya. (Red)
