Bobong, ufuktimur.com, — Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu melalui Dinas Sosial (Dinsos) melaksanakan pendampingan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Sula dalam rangka pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kegiatan tersebut diawali dengan pelatihan teknis bagi operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), petugas pendata desa, serta perwakilan pemerintah desa di wilayah terdampak karhutla.
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas petugas dalam melakukan sinkronisasi data kependudukan, memverifikasi perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga, serta memastikan proses penginputan DTSEN berjalan secara akurat sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu, Kuraisiya Marsaoly, mengatakan bahwa pemutakhiran DTSEN merupakan langkah penting untuk memastikan masyarakat yang mengalami perubahan kondisi kesejahteraan akibat bencana dapat terakomodasi dalam basis data sosial nasional.
Menurutnya, masyarakat yang terdampak karhutla membutuhkan perhatian khusus karena bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berpotensi mengubah kondisi sosial ekonomi keluarga secara tiba-tiba.
“Dengan pendampingan teknis dari BPS Kepulauan Sula, kami berharap operator dan petugas pendata desa dapat mengidentifikasi setiap perubahan kondisi keluarga terdampak karhutla secara cepat dan tepat. Dengan begitu, masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terdata dan menjadi perhatian dalam penyaluran bantuan sosial,” ujarnya.
Kuraisiya menjelaskan, sebelum pendampingan bersama BPS dilaksanakan, Dinas Sosial terlebih dahulu melakukan pendataan langsung di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk menyandingkan hasil pendataan dengan data yang dimiliki operator desa, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan sosial yang berpotensi belum terakomodasi dalam sistem.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Dinas Sosial adalah potensi meningkatnya angka anak tidak sekolah akibat perubahan kondisi ekonomi keluarga, khususnya pada masyarakat yang terdampak karhutla.
Ia mencontohkan, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, tetapi mengalami kesulitan membiayai pendidikan anak hingga harus mengambil cuti kuliah.
Keluarga tersebut sebelumnya telah merencanakan agar anaknya kembali melanjutkan pendidikan setelah musim panen. Namun, rencana itu kembali terkendala setelah kebakaran hutan dan lahan melanda wilayah mereka sehingga kondisi ekonomi keluarga semakin tertekan.
“Temuan seperti ini menjadi perhatian kami. Ada masyarakat yang secara ekonomi memang sudah berada dalam kelompok paling bawah, kemudian mengalami musibah kebakaran. Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap kemampuan keluarga, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak,” jelasnya.
Karena itu, pemutakhiran DTSEN tidak hanya diarahkan pada pembaruan identitas dan kondisi sosial ekonomi keluarga, tetapi juga untuk mengidentifikasi perubahan tingkat kerentanan masyarakat, termasuk dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan anak.
Hasil pemutakhiran data tersebut nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan sasaran program bantuan sosial pascakarhutla serta dasar bagi pendampingan lanjutan oleh Agen Perlindungan Sosial di tingkat desa.
Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu juga berkomitmen memperkuat koordinasi dengan BPS dan pemerintah desa agar pemutakhiran data dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan dan program perlindungan sosial dapat mengacu pada kondisi faktual masyarakat.
Melalui langkah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu berharap keluarga yang mengalami penurunan kesejahteraan akibat bencana, khususnya kelompok masyarakat rentan, dapat teridentifikasi dengan baik dan memperoleh perhatian serta intervensi perlindungan sosial sesuai kebutuhan. (Red)
