Bobong, ufuktimur.com, — Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu secara resmi menyerahkan Dokumen Perjanjian Kerja kepada seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Penyerahan tersebut dilakuan langsung oleh Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir.
Dalam sambutannga, Wakil Bupati Taliabu La Ode Yasir menegaskan pentingnya kedisiplinan, kepatuhan terhadap penempatan kerja, serta evaluasi kinerja secara berkala bagi seluruh pegawai yang menerima dokumen tersebut. Penegasan ini sekaligus menindaklanjuti tiga arahan utama yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bupati Pulau Taliabu pada 25 September 2026.
Ia juga mengingatkan, bahwa status PPPK paruh waktu tidak mengurangi tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugas penataan dan pelayanan.
“Status sebagai PPPK Paruh Waktu bukan alasan untuk mengabaikan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja. Setiap pegawai wajib menaati ketentuan jam kerja,hadir dan melaksanakan tugas sesuai aturan, menjaga etika, serta menunjukkan loyalitas terhadap tugas yang diberikan,” tegas Wakil bupati La Ode Yasir.
La Ode menambahkan, Pemerintah Daerah Pulau Taliabu membutuhkan aparatur yang tidak sekadar tercatat secara administratif, melainkan benar-benar hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Terkait penempatan, seluruh PPPK Paruh Waktu diwajibkan bekerja sesuai dengan unit kerja yang tercantum pada Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Dokumen Perjanjian Kerja masing-masing.
“Bagi pegawai yang bertugas berdasarkan surat perintah tugas (SPT) sementara, penugasan tersebut paling lama berlaku enak bulan dan tidak bisa dijadikan dasar penempatan definitif. Jika ada kebutuhan perubahan penempatan, harus melalui mekanisme yang berlaku dan mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini bupati” jelasnya
Wabup juga meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk memastikan jajarannya bekerja sesuai dokumen kepegawaian yang sah.
Masa perjanjian kerja untuk PPPK Paruh Waktu ini berlaku selama satu tahun, terhitung mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Selama periode tersebut, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala.
“Evaluasi ini bukan untuk mencari-cari kesalahan pegawai, melainkan untuk memastikan setiap pegawai benar-benar melaksanakan kewajiban dan memberikan kontribusi sesuai kebutuhan organisasi,” tambah wabub.
Ia mengimbau para pimpinan unit kerja untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga aktif melakukan pembinaan dan pengawasan secara objektif.
Untuk itu, Ia menekankan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola kepegawaian yang tertib, adil, dan transparan.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh kebijakan kepegawaian berjalan secara tertib,adil dan sesuai ketentuan. Tidak boleh ada perlakuan berbeda tanpa dasar yang jelas, serta tidak boleh ada pegawai yang mengabaikan tanggung jawabnya. Mari jalankan amanah ini dengan penuh kesadaran dan komitmen” pungkas La Ode Yasir. (Red)
