Bobong, ufuktimur.com, — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pulau Taliabu Menanggapi pemberitaan salah satu media online pada tanggal 9 November 2026 yang berjudul “Tak Ikut Arahan, Sejumlah Kepsek di Taliabu dapat SP2 dari Dikbud”.
Hal itu ditanggapi langsung oleh, Kepala Bidang Pembinaan Pendidiakan Dasar, Jasman Jauda. Menurutnya, agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan tidak terjebak pada interpretasi yang hanya melihat persoalan dari satu sudut pandang.
Jasaman tidak tidak menampik bahwa telah diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP2) kepada sejumlah kepala sekolah berkaitan dengan ketidakikutsertaan dalam rangkaian kegiatan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2026. Namun, Kata dia, persoalan ini perlu dipahami dalam konteks pelaksanaan koordinasi dan tanggung jawab kedinasan, bukan langsung disimpulkan sebagai bentuk intimidasi atau tekanan birokrasi terhadap kepala sekolah.
Kata dia, perlu dipahami bahwa kepala sekolah merupakan bagian dari unsur penyelenggara pendidikan yang memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap pengelolaan pembelajaran di satuan pendidikan, tetapi juga terhadap koordinasi dan pelaksanaan agenda kedinasan sesuai tugas serta kewenangannya. Oleh karena itu, komunikasi, koordinasi, dan tindak lanjut terhadap arahan kedinasan merupakan bagian dari tanggung jawab profesional seorang kepala sekolah,” Jelasnya.
“Kegiatan Hari Guru Nasional bukan sekadar agenda seremonial. HGN merupakan momentum penghormatan terhadap perjuangan guru, penguatan solidaritas profesi, serta pembangunan kebersamaan seluruh unsur pendidikan. Karena itu, keterlibatan satuan pendidikan dalam agenda tersebut memiliki nilai kebersamaan dan tanggung jawab kelembagaan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa perjuangan memperbaiki kesejahteraan guru dan pembenahan tata kelola pendidikan tidak harus dipertentangkan dengan tanggung jawab kedinasan. Keduanya merupakan kewajiban yang harus berjalan beriringan. Pemerintah harus hadir memperjuangkan hak guru, sementara seluruh unsur pendidikan juga harus menjalankan tanggung jawab profesionalnya.
“Kami menghargai kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Kritik merupakan bagian penting dari kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, kritik dan pemberitaan hendaknya tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi, serta ruang klarifikasi agar tidak membentuk opini yang seolah-olah Dinas Pendidikan sedang berhadap-hadapan dengan para guru dan kepala sekolah,” tegasnya.
Jasman menerangkan, bahwa setiap penerbitan surat peringatan administratif harus memiliki dasar yang jelas, kewenangan yang tepat, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mempertimbangkan proporsionalitas tindakan. Hal ini penting agar pembinaan benar-benar menjadi instrumen perbaikan, bukan sekadar pemberian sanksi.
Lanjut Jasman, bahwa pembinaan pendidikan membutuhkan ketegasan, tetapi ketegasan harus disertai kebijaksanaan. Kepala sekolah perlu menjalankan tanggung jawabnya, dan pemerintah daerah juga wajib melindungi serta memperjuangkan hak-hak guru.
“Kita tidak boleh kehilangan tujuan utama penyelenggaraan pendidikan, yaitu memastikan anak-anak di Kabupaten Pulau Taliabu memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, adil, dan merata,” pungkasnya.
Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Mari kita bangun dengan profesionalisme, integritas, komunikasi, dan keberpihakan nyata kepada masa depan anak-anak Pulau Taliabu. (Red)
