Bobong, ufuktimur.com, – Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Taliabu, Budiman L Mayabubun menyoroti Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu menyiapkan pembangunan infrastruktur jalan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Budiman, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum menghitung secara matang terkait kemampuan fiskal dan konsekuensi pembiayaan jangka panjang yang harus ditanggung APBD.
Menurutnya, KPBU memang dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran daerah. Namun, skema tersebut bukan berarti pembangunan jalan dilakukan secara gratis.
“Jangan hanya melihat pembangunan jalan bisa dipercepat, tetapi tidak menghitung siapa yang akan membayar dan berapa besar kewajiban yang harus ditanggung APBD selama masa kerja sama,” tegas Budiman.
Ia mengingatkan Pemda Taliabu agar belajar dari pengalaman Kabupaten Pulau Morotai yang masih harus menanggung kewajiban pinjaman PEN sebesar Rp200 miliar yang dilakukan pada 2020. Menurutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan BPKAD Morotai pada Agustus 2026, sisa pinjaman tersebut masih sekitar Rp69 miliar. Bahkan, dalam Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah masih mengalokasikan sekitar Rp33,58 miliar untuk pembayaran utang daerah.
“Ini harus menjadi pelajaran. Jangan sampai pemerintah hari ini mengambil keputusan pembiayaan, tetapi pemerintahan berikutnya justru harus menghabiskan APBD untuk membayar kewajiban masa lalu,” ujarnya.
Politisi PDIP menegaskan, pihaknya tidak tidak pada posisi menerima atau menolak rencana Pemda menggunakan skema KPBU. Namun, sebelum meminta persetujuan DPRD, pemerintah harus membuka secara transparan nilai investasi, jangka waktu kerja sama, skema pengembalian investasi, serta proyeksi kewajiban pembayaran setiap tahun.
Terlebih apabila menggunakan skema Availability Payment atau pembayaran ketersediaan layanan, pemerintah daerah dapat memiliki kewajiban pembayaran berkala selama masa perjanjian.
Ia juga meminta agar Pemda menjelaskan apakah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) hanya memberikan pendampingan dan penjaminan atau terdapat dukungan pembiayaan lainnya.
“PT PII bukan berarti otomatis membiayai pembangunan jalan. Penjaminan juga tidak menghapus kewajiban pemerintah daerah. Ini harus dipahami secara benar agar tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.
Menurut Budiman, DPRD perlu mendapatkan kajian kelayakan proyek, analisis kemampuan fiskal daerah, perbandingan biaya pembangunan melalui APBD dengan KPBU, serta simulasi total kewajiban keuangan sampai kontrak berakhir.
Ia menegaskan, persetujuan atau menolak oleh DPRD tidak boleh hanya didasarkan pada pemaparan atau presentasi pemerintah daerah. Setiap keputusan yang berpotensi membebani APBD harus memiliki dasar perhitungan dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat hanya menikmati jalan yang dibangun, sementara APBD selama belasan tahun terkunci untuk membayar kewajiban kerja sama. Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi keuangan daerah juga harus tetap sehat,” tandas Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu itu.
Diketahui, Pemda Pulau Taliabu mulai mempersiapkan pembentukan Tim Simpul KPBU melalui rapat koordinasi di ruang rapat Wakil Bupati, Senin (9/11/2026). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut audiensi Pemda dengan PT PII terkait percepatan penyediaan infrastruktur daerah melalui skema KPBU.
Pembentukan tim tersebut menjadi langkah awal penyiapan proyek. Namun, bagi DPRD, kelayakan investasi dan kemampuan keuangan daerah tetap menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah mengambil komitmen pembiayaan jangka panjang. (Red)
