Bobong, ufuktimur.com, -– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun, meminta Bupati Pulau Taliabu tidak mempersulit aparatur sipil negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ingin menggunakan hak politiknya untuk maju sebagai calon kepala desa dalam Pilkades serentak.
“Regulasi telah memberikan ruang bagi PNS untuk mencalonkan diri dengan memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan kepegawaian. Jangan persulit PNS yang ingin maju sebagai calon kepala desa. Itu hak demokrasi mereka. Negara sudah mengatur mekanismenya, sehingga pemerintah daerah jangan membuat aturan sendiri yang justru membatasi hak masyarakat,” tegas Budiman saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, khususnya Pasal 13 ayat (3), secara tegas disebutkan bahwa PNS yang mencalonkan diri harus memiliki surat persetujuan dari pejabat berwenang serta surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat.
“Kan yang terpenting mereka penuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan,”ungkapnya.
Bahkan, lanjut dia, peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Pasal 41, mengatur bahwa PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa wajib memperoleh izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Budiman menambahkan, apabila terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, PNS tersebut dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjabat kepala desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
“Artinya, PNS tidak harus mengundurkan diri hanya karena ingin maju sebagai calon kepala desa. Regulasi justru memberikan mekanisme izin, cuti, dan pembebasan sementara dari jabatan apabila terpilih,” ujarnya.
Budiman juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menjadikan kewenangan pemberian izin sebagai untuk menghambat atau menghalangi seseorang mencalonkan diri.
“Kalau persyaratannya terpenuhi, prosesnya harus objektif. Jangan sampai ada PNS yang diberikan izin, sementara yang lain dipersulit hanya karena kepentingan tertentu. Semua harus diperlakukan sama,” katanya.
Ia meminta Bupati memastikan seluruh proses pemberian izin berjalan transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.
Selain PNS, Budiman juga menyoroti status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang memiliki keinginan maju sebagai calon kepala desa.
“Kalau soal P3K ini, karena dia sistem kontrak oleh Pemda. Maka, saya meminta pemerintah daerah harus memberikan penjelasan hukum yang jelas agar tidak terjadi kesimpangsiuran persyaratan antara PNS dan PPPK,”pintanya.
Sebab, menurut Budiman, dalam Perda Nomor 4 Tahun 2026 maupun Perbup Nomor 61 Tahun 2026, ketentuan khusus pencalonan secara eksplisit menyebut PNS dan karyawan BUMN/BUMD, tetapi tidak mengatur PPPK secara tersendiri.
Karena itu, ketentuan bagi PPPK harus diteliti berdasarkan regulasi manajemen PPPK dan perjanjian kerja masing-masing, bukan serta-merta disamakan dengan PNS.
“Jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang berbeda-beda. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka, mana yang wajib izin, mana yang wajib cuti, dan mana yang memang harus mengakhiri hubungan kerja apabila terpilih,” tegasnya.
Budiman menambahkan, pemerintah daerah harus menempatkan Pilkades sebagai ruang demokrasi masyarakat, bukan sebagai ruang untuk membatasi kesempatan warga yang ingin mengabdi dan membangun desanya.
“Kalau kita bicara demokrasi, berikan kesempatan yang sama. Jangan persulit orang yang ingin maju. Sepanjang memenuhi syarat dan mengikuti aturan, biarkan masyarakat yang menentukan pilihan melalui pemungutan suara,” tutupnya. (Red)
