Kamis, November 19, 2026

Gerakan Tambal Jalan Swadaya Terus Berlangsung di Kota Bobong, Karnudin: Bupati Tidak Tegas soal Anggaran

Must read

Bobong, Ufuktimur.com, — Aksi penambalan jalan berlubang secara swadaya di dalam Kota Bobong menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Taliabu. Ironisnya, kegiatan yang berlangsung pada Kamis (19/11/2026) itu bahkan dihadiri langsung oleh Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L. Mus.

Padahal, penanganan ruas jalan dalam Kota Bobong merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan telah dialokasikan anggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Kondisi tersebut menuai sorotan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pulau Taliabu, Karnudin La Kudu. Ia menyayangkan masyarakat harus mengambil inisiatif melakukan penambalan jalan, sementara pemerintah daerah telah memiliki anggaran untuk menangani persoalan tersebut.

“Kan sudah ada anggaran untuk ruas jalan dalam Kota Bobong. Bupati saja tidak tegas sejak awal soal ini,” tegas Karnudin.

Menurutnya, kehadiran Bupati dalam kegiatan penambalan jalan tersebut semestinya menjadi momentum untuk mempertanyakan mengapa pekerjaan yang telah dianggarkan melalui APBD 2026 belum ditangani sebagaimana mestinya.

Karnudin menilai, persoalan ini bukan sekadar masalah jalan berlubang, tetapi menyangkut ketegasan kepala daerah dalam mengendalikan organisasi perangkat daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Jangan sampai pemerintah hanya pandai mengalokasikan anggaran, tetapi lemah dalam memastikan pelaksanaannya. Kalau sudah ada anggaran, harus ada tindakan nyata. Jangan menunggu masyarakat bergerak baru pemerintah terlihat merespons,” sentilnya.

Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur jalan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, tidak semestinya masyarakat harus mengambil alih pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan melalui program pembangunan daerah.

“Partisipasi masyarakat tentu kita apresiasi. Tetapi jangan membalikkan keadaan seolah-olah masyarakat yang harus bertanggung jawab memperbaiki jalan. Itu kewajiban pemerintah. Pemerintah punya kewenangan, punya dinas teknis, dan anggarannya juga sudah dialokasikan,” ujarnya.

Karnudin juga meminta Pemda dan Dinas PUPR membuka penjelasan kepada publik terkait alokasi anggaran ruas jalan dalam Kota Bobong pada APBD 2026, termasuk perencanaan, realisasi, serta kendala pelaksanaannya.

Menurutnya, Bobong sebagai ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu seharusnya menjadi wajah pembangunan daerah. Sangat ironis apabila persoalan jalan di pusat pemerintahan saja belum tertangani secara maksimal.

“Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah tidak mampu mengurus jalan di ibu kotanya sendiri. Ini harus menjadi evaluasi serius. Bupati harus tegas terhadap jajarannya, sebab anggaran yang sudah disetujui dalam APBD harus diwujudkan menjadi pekerjaan nyata, bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran,” tutup Karnudin. (Red)

spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Latest article