Bobong, ufuktimur.com, — Rendahnya realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapertda) Kabupaten Pulau Taliabu menuai sorotan tajam dari DPRD.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun, mempertanyakan kinerja Bapperida menyusul realisasi anggaran yang hingga 5 November 2026 baru mencapai 60,54 persen dari total pagu Rp2 miliar.
Budiman menyebutkan, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Bapperida baru menyerap Rp1,21 miliar. Sementara sekitar Rp789,1 juta belum terealisasi, meskipun tahun anggaran 2026 hanya menyisakan waktu kurang dari dua bulan.
“lebih ironis lagi, belanja modal sebesar Rp26 juta belum terealisasi satu rupiah pun atau masih nol persen,”ungkapnya.
Kata Budiman, kondisi tersebut patut dievaluasi secara serius. Sebab, Bapperida merupakan OPD strategis yang memiliki tanggung jawab penting dalam merumuskan arah dan perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, kita semua ketahui bahwa jangan sampai lembaga yang bertugas memastikan perencanaan pembangunan seluruh OPD justru tidak mampu menunjukkan kinerja optimal dalam merealisasikan anggarannya sendiri.
“Ini harus menjadi perhatian serius. kenapa begitu ? Karena Bapperida merupakan jantung perencanaan pembangunan daerah. Jangan sampai hanya sibuk menyusun dokumen perencanaan, tetapi pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya justru tidak maksimal,” tegasnya.
Ia meminta Kepala Bapperida menjelaskan secara terbuka penyebab masih tertahannya anggaran hampir Rp790 juta tersebut, termasuk kegiatan apa saja yang belum terlaksana dan bagaimana strategi penyelesaiannya menjelang akhir tahun anggaran.
Budiman menegaskan, rendahnya realisasi anggaran, jangan menganggap ini merupakan hal sepeleh yang dianggap hanya administrasi saja. Sebab, setiap anggaran yang tidak terealisasi berpotensi menghambat pencapaian program dan target pembangunan daerah.
“Kalau OPD yang bertugas merencanakan pembangunan saja realisasi anggarannya masih seperti ini, bagaimana kita mau berharap perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif? Ini bukan sekadar soal angka penyerapan, tetapi soal tanggung jawab dan kinerja,” tutupnya.
Dimintai tanggapan terkait kritik ketua komisi III DPRD, Kaban Baperitda, Kamirudin mengatakan, pada prinsipnya, sangat menghargai masukan dan saran dari Ketua Komisi III, Budiman L Mayabubun. Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal daerah, kita sangat membutuhkan pemikiran yang progresif dari semua pemangku kepentingan. Apalagi DPRD selaku unsur pemerintah daerah yang merupakan mitra eksekutif.
“Dalam perspektif manajemen keuangan publik, realisasi anggaran atau budget absorption merupakan salah satu instrumen untuk mengukur pelaksanaan APBD. Namun, penyerapan anggaran bukan satu-satunya indikator yang merepresentasikan keberhasilan kinerja organisasi pemerintahan,” kata Kamirudin saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, (10/11/2026).
Kamirudin menyebutkan, terdapat tiga dimensi penting yang harus dibedakan dalam menilai kinerja anggaran, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kualitas hasil (outcome).
Menurutnya, anggaran yang terserap tinggi belum tentu menghasilkan pembangunan yang berkualitas apabila tidak didukung ketepatan sasaran dan manfaat program. Sebaliknya, rendahnya penyerapan pada suatu periode juga tidak secara otomatis menunjukkan kegagalan institusi apabila terdapat kegiatan yang masih berada dalam tahapan administrasi, koordinasi, penyusunan dokumen, atau proses pelaksanaan yang terukur.
“Kita tidak boleh terjebak pada paradigma bahwa semakin tinggi anggaran terserap, semakin berhasil pula pembangunan. Sebab, anggaran yang terserap tanpa kualitas hasil justru dapat menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Dia menegaskan, Baperitda terus mendorong perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence based policy). Secara bertahap memperbaiki kualitas data perencanaan. Insya Allah pada tahun 2026 ini, Baperitda bersama Dinas Komunikasi dan Informatika mendorong pembangunan “Satu Data Taliabu”. Selain itu, pihaknya juga mendorong percepatan pembangunan bandara Kabupaten Pulau Taliabu di Dusun Dufo. “Insa Allah tahun depan, kita juga mendorong peningkatan status jalan.
Melalui sinergi dan kolaborasi, serta koordinasi yang intensif di tingkat pusat, kita juga mendorong agar seluruh Proyek Strategis Nasional bisa masuk ke Taliabu,” terangnya.
Lanjut Kamirudin, perlu diketahui bersama bahwa kondisi fiskal daerah masih tergantung dari dana transfer. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD induk sebesar 7 miliar, dan meningkat 8 miliar pada APBD Perubahan. Porsi belanja pegawai sebesar 50,19 persen.
“Kami di Bapperida juga terus mendorong teman-teman pimpinan perangkat daerah agar menyelesaikan seluruh dokumen perencanaan yang sangat urgen untuk daerah, seperti, Dokumen Rispam, Jastrada, Perda LP2B, Perda Cadangan Pangan, Perda Riparda, dan sebagainya,” tutupnya.(Red)
