Bobong, Ufuktimur.com — Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu pilih kasih terkait pembayaran ganti rugi tanaman warga yang ditebang akibat terkena dampak pemasangan jaringan listrik. Betapa tidak, di Desa Kawalo dan Woyo satu pohon kelapa yang ditebang karena terkena tiang secara langsung atau berdekatan dengan tiang listrik dibayar Rp.300 ribu, sementara di Desa Nggoli dan desa di Taliabu Utara tidak dibayar.
Hal ini mendapat sorotan anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Edward Lowrens. Menurutnya, Pemda harus berlaku adil kepada semua masyarakat Pulau Taliabu.
“Kalau dibayar ya harus semua dibayar, masa hanya Kawalo dan Woyo dibayar tapi Desa Nggoli tidak, ini maksudnya apa,” ujarnya.
Lanjut Edward, jika memang pembayaran tersebut atas inisiatif kasat Pol PP maka harus diberlakukan ke Semua Desa bukan cuma Desa Kawalo dan Woyo. Sebab, tanaman masyarakat yang ditebang tersebut merupakan sumber penghasilan masyarakat selama ini.
“Jangan pilih kasih dengan masyarakat, karena namanya, Kelapa, Cokelat dan cengkih itu, masyarakat tanam sampai petik buah itu sakit, sehingga kalau dibayar ya semua, kalau tidak bayar juga semua,” tegasnya.
Dia menambahkan, apalagi pemasangan jaringan listrik ini adalah proyek BUMN yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Ini kan kemungkinan ada anggarannya tapi pihak rekanan dan Pemda tidak transparan saja. Kalau demikian seperti ini maka patut dicurigai ada persekongkolan yang disembunyikan antara Pemda dan pihak rekanan.
“Pemasangan jaringan ini kan proyek bernilai miliaran kenapa hanya sebagian desa yang tanaman dibayar dan sebagian desa tidak dibayar inikan aneh, jadi kami minta kepada Pemda untuk membayar semua tanaman masyarakat Taliabu yang ditebang karena terkena jaringan listrik,” tandasnya. (red)
