Bobong, ufujtimur.com, — Dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang mencuat di internal Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) Kabupaten Pulau Taliabu terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negera (ASN) atas pengusulan kenaikan pangkat adalah masalah yang harus diseriusi oleh Bupati. Pasalnya, hal ini sangat menciderai birokrasi dibawa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati.
Hal ini mendapat sorotan Praktisi Hukum, Sherly Bantu. Menurut Sherly, masalah pungli di internal Pemda Taliabu itu bukan hal baru. Tapi, itu seakan menjadi lahan subur yang terus dipelihara. Kata dia, jika hal ini terus dibiarkan maka akan merusak tatanan birokrasi di Pulau Taliabu. Karena itu, Bupati mesti menjadikan ini sebagai atensi khusus.
“Masalah pungli ini, bukan barang baru tapi sudah menjadi lahan basa di pemda Taliabu selama ini. Jika terus dibiarkan maka akan semakin merusak pemerintahan saat ini,” ujarnya.
Sherly menyarankan kepada bupati untuk menjadikan perhatian serius dengan membentuk tim indepnden kemudian melakukan investigasi masalah ini. Menurutnya, Tim Investigasi tersebut harus melibatkan, aparat penegak hukum, yaitu Polres, Kejaksaan, Inspektorat dan BKD sendiri.
“Bupati harus segera membentuk tim investigasi untuk telusuri masalah ini dengan melibatkan juga aparat penegak hukum,” tegasnya.
Lanjut Sherly, untuk mengungkap masalah ini tidaklah sulit, asal tim yang dibentuk benar – benar bekerja serius. Dia mengatakan, sebagai langkah awal, tim ini mengumpulkan semua dokumen pengusulan kenaikan pangkat oleh ASN di dua tahun terakhir yaitu, dari 2025 hingga 2026, setelah dikumpulkan, barulah dilihat sudah berapa banyak yang sudah ditindak lanjut dan berapa yang belum. Kemudian, panggil ASN yang bersangkutan setelah itu panggil pihak BKD untuk diperiksa.
“Saya yakin pasti terungkap, asalkan tim tersebut bekerja dengan penuh integritas dan benar -benar serius, tim ini juga langsung diawasi oleh Bupati, pasti bisa terungkap,” terangnya. (Red)
