Oleh : Angriani
(Pegiat Literasi)
PERNYATAAN Bupati Pulau Taliabu yang menyebut pencabutan status daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak akan menghambat pembangunan memang terdengar optimistis. Optimisme tentu diperlukan dalam kepemimpinan. Namun, optimisme tanpa diikuti langkah konkret berisiko menjadi sekadar narasi yang jauh dari kenyataan yang dihadapi masyarakat.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah dicabutnya status 3T berarti kondisi Pulau Taliabu sudah setara dengan daerah lain?
Faktanya, masih banyak desa yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, jaringan telekomunikasi, listrik, layanan kesehatan, hingga fasilitas pendidikan. Di sejumlah wilayah, guru masih harus mengajar dengan sarana yang minim, masyarakat masih mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi untuk memperoleh pelayanan dasar, dan akses menuju desa-desa tertentu masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan mendasar belum benar-benar selesai.
Status 3T selama ini bukan sekadar label administratif, melainkan dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan berbagai kebijakan afirmatif kepada daerah yang memiliki keterbatasan. Ketika status itu dicabut, konsekuensinya bukan hanya hilangnya sebuah predikat, tetapi juga berkurangnya peluang memperoleh berbagai program prioritas nasional yang selama ini menjadi penopang pembangunan.
Sektor pendidikan menjadi salah satu yang paling rentan menerima dampaknya. Guru yang selama ini mengabdi di wilayah terpencil memperoleh insentif daerah khusus sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka di daerah dengan akses yang sulit. Jika berbagai skema afirmasi tersebut berkurang atau bahkan hilang, sementara kondisi lapangan tidak berubah, maka guru menjadi pihak yang paling dirugikan.
Mereka tetap harus menempuh perjalanan jauh menuju sekolah, menghadapi keterbatasan jaringan internet, listrik yang belum sepenuhnya stabil, mahalnya biaya transportasi, hingga minimnya fasilitas pembelajaran. Namun, penghargaan atas pengabdian mereka justru berpotensi berkurang. Situasi seperti ini tentu akan memengaruhi motivasi guru untuk tetap bertahan di daerah terpencil. Dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin Pulau Taliabu kembali menghadapi persoalan kekurangan tenaga pendidik berkualitas di wilayah pedalaman.
Dampaknya tidak berhenti pada sektor pendidikan. Hilangnya status 3T juga berpotensi mengurangi peluang daerah memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi, bantuan pembangunan infrastruktur dasar, program peningkatan kapasitas guru dan tenaga kesehatan, serta berbagai intervensi pemerintah pusat yang selama ini diprioritaskan bagi daerah dengan keterbatasan akses. Artinya, Pulau Taliabu harus bersaing lebih ketat dengan daerah lain untuk mendapatkan dukungan pembangunan.
Di sinilah letak persoalannya. Pernyataan bahwa pembangunan tidak akan terganggu seharusnya tidak berhenti pada optimisme semata. Publik membutuhkan penjelasan yang lebih konkret. Bagaimana pemerintah daerah akan menutup kekurangan anggaran yang sebelumnya diperoleh melalui skema afirmasi? Bagaimana nasib guru yang kehilangan insentif daerah khusus? Apa strategi agar pembangunan sekolah, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur tetap berjalan tanpa status 3T? Pertanyaan-pertanyaan ini layak dijawab secara terbuka kepada masyarakat.
Pemerintah daerah memang menyampaikan akan memperkuat koordinasi dan lobi ke pemerintah pusat. Namun, pembangunan sebuah daerah tidak boleh bergantung pada kuat atau lemahnya koneksi dengan kementerian. Daerah membutuhkan perencanaan yang matang, data yang akurat, serta kemampuan menghadirkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pembangunan seharusnya dibangun di atas sistem yang kuat, bukan bergantung pada kedekatan birokrasi.
Justru pada momentum dicabutnya status 3T, pemerintah daerah semestinya lebih berhati-hati dalam menyampaikan narasi kepada publik. Terlalu cepat menyimpulkan bahwa pencabutan status tidak akan berdampak dapat menimbulkan kesan seolah-olah seluruh persoalan pembangunan di Pulau Taliabu telah selesai, padahal kenyataannya masih banyak desa yang bergulat dengan keterbatasan akses pelayanan dasar.
Pencabutan status administratif memang dapat dipandang sebagai capaian dari sisi indikator nasional. Namun, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari berubahnya status di atas kertas. Ukuran yang sesungguhnya adalah ketika seluruh masyarakat, baik di ibu kota kabupaten maupun di desa-desa terpencil, memperoleh akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, infrastruktur yang memadai, dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan.
Jika kondisi itu belum sepenuhnya terwujud, maka tugas pemerintah belum selesai. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar optimisme, melainkan kebijakan yang mampu memastikan bahwa hilangnya status 3T tidak berubah menjadi hilangnya perhatian terhadap Pulau Taliabu. Sebab bagi masyarakat yang setiap hari hidup dengan keterbatasan, yang terpenting bukanlah apa nama status daerahnya, tetapi apakah kualitas hidup mereka benar-benar semakin baik. (*)
