Bobong, Ufuktimur.com, — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu, meminta Pemerintah Daerah untuk membangun Swering di Desa Nunca, Kecamatan Taliabu Utara, Pulau Taliabu, Maluku Utara.
Desakan Pembangunan Swering tersebut merupakan aspirasi masyarakat saat dirinya menggelar reses di Desa Nunca, Sabtu, (22/8/2026).
Budiman mengatakan, saat dirinya bertemu Warga dalam momen serap aspirasi di Desa Nunca yang dikeluhkan adalah air Sungai Nunca yang kerap meluap ke permukiman, terutama ketika musim hujan maupun saat air sungai sedang pasang. Kondisi tersebut bahkan membuat warga harus berhadapan dengan genangan air hingga mencapai sekitar satu meter.
Salah satu warga Desa Padang, Taltim mengaku persoalan tersebut bukan baru pertama kali disampaikan. Menurutnya, pembangunan swering atau talud penahan banjir telah berulang kali diusulkan dalam Musrenbang, tetapi hingga saat ini belum juga direalisasikan.
“Setiap Musrenbang masyarakat selalu suarakan ini, agar bisa dibangun swering. Tapi tidak pernah juga terlaksana. Pemda mau kami hanyut dulu baru dibangun,”ungkap Taltim.
Ia menegaskan, warga sudah terlalu lama menunggu tindakan nyata pemerintah. Menurutnya, nanjir bukan lagi persoalan yang muncul secara tiba-tiba karena masyarakat telah berulang kali menyampaikan kondisi tersebut melalui mekanisme resmi perencanaan pembangunan daerah.
“Meski kami sudah sampaikan berulang kali namun belum ada respon dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Pj. Kepala Desa Nunca, Yosafat Nepo. Ia mengatakan pemerintah desa telah menempuh berbagai jalur untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan swering, mulai dari Musrenbang hingga menyampaikannya secara langsung kepada Kepala Dinas PUPR.
“Semua sudah kami tempuh, mulai dari Musrenbang hingga ketemu langsung dengan Kadis PUPR. Tetapi mereka hanya beralasan anggaran,” tegas Yosafat.
Menurutnya, persoalan ini semakin mendesak karena masyarakat kembali memasuki periode musim penghujan. Jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin banjir kembali merendam rumah-rumah warga dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun, menegaskan aspirasi warga Nunca akan dibawa ke lembaga DPRD dan menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD hasil kegiatan reses.
Budiman bahkan meminta Bupati Pulau Taliabu tidak menunggu sampai terjadi korban baru kemudian pemerintah bergerak.
“Solusinya cuma satu, Bupati harus dengar keluhan warga. Ini sangat penting dan mestinya persoalan seperti ini sudah terdata oleh Pemda,” tegas Budiman.
Ia menilai, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan yang menyangkut keselamatan dan keamanan masyarakat.
Apalagi, kata dia, usulan pembangunan swering tersebut sudah disampaikan melalui Musrenbang. Artinya, pemerintah daerah seharusnya tidak lagi mencari tahu apakah persoalan itu ada, tetapi sudah masuk pada tahap bagaimana menindaklanjutinya.
“Pemda seharusnya sudah merespons ini sejak pelaksanaan Musrenbang. Jangan tunggu ada korban baru bergerak. Kan sudah disampaikan secara resmi, tinggal ditindaklanjuti,” tegasnya.
Budiman menambahkan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir tidak semestinya hanya dilihat sebagai proyek fisik, tetapi sebagai bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat.
“Kalau setiap tahun warga terancam banjir, kemudian sudah berkali-kali menyampaikan usulan tetapi tidak ada tindakan, lalu pemerintah baru bergerak setelah ada korban, itu namanya pemerintah terlambat mengantisipasi,” pungkasnya.
Warga Nunca kini menunggu satu hal: bukan lagi janji atau alasan anggaran, tetapi tindakan nyata pemerintah membangun swering sebelum air sungai kembali meluap dan merendam rumah mereka. (Red)
