Bobong, ufuktimur.com, — Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu diminta memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembangunan rumah ibadah bagi umat. Aspirasi ini disampaikan
Warga jemaat Gereja Bethel Indonesia (GBI) kepada Budiman saat melaksanan reses di Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara, Sabtu, (22/8/2026)
Warga berharap pemerintah daerah dapat membantu pembangunan rumah ibadah yang layak, mengingat tempat ibadah merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan umat dan aktivitas keagamaan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Budiman menegaskan kebutuhan rumah ibadah menjadi salah satu poin penting yang hampir selalu muncul dalam setiap kegiatan reses yang dilakukannya.
“Setiap reses, persoalan rumah ibadah ini selalu menjadi salah satu poin penting aspirasi umat. Artinya, ini bukan aspirasi yang muncul sekali kemudian hilang, tetapi kebutuhan masyarakat yang harus mendapat perhatian pemerintah,” kata Budiman.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu melihat kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Pembangunan tidak hanya menyangkut jalan, jembatan maupun gedung pemerintahan, tetapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupan keagamaannya.
Budiman mengatakan, aspirasi warga tersebut akan dibawa dalam pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bagian dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat.
“Kita tampung dan kita perjuangkan melalui mekanisme yang ada. Pemerintah juga harus hadir memberikan perhatian terhadap kebutuhan rumah ibadah, tentu dengan tetap mengikuti ketentuan dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan, pemerintah tidak boleh membiarkan aspirasi masyarakat berulang kali disampaikan tanpa kejelasan tindak lanjut.
“Kalau setiap reses selalu muncul aspirasi yang sama, berarti ada persoalan yang belum diselesaikan. Pemerintah harus melihat ini sebagai kebutuhan prioritas masyarakat, bukan sekadar usulan yang dicatat lalu dilupakan,” tegasnya.
Budiman berharap Pemkab Pulau Taliabu segera melakukan verifikasi terhadap kebutuhan pembangunan rumah ibadah tersebut sehingga dapat diketahui bentuk dukungan yang memungkinkan untuk diberikan pemerintah daerah.
“Ini menyangkut kebutuhan umat. Pemerintah harus hadir dan memberikan solusi. Jangan sampai masyarakat terus menyampaikan aspirasi yang sama setiap tahun, tetapi tidak pernah ada realisasi,” pungkasnya. (Red)
