Bobong, ufuktimur.com — Puluhan warga Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara mengeluhkan bantuan pangan dari pemerintah kepada masyarakat. Pasalnya, bantuan yang mestinya diberikan kepada masyarakat sesuai data yang tercantum tapi hanya sebagian penerima yang mendapatkan, sementara yang lainnya tidak dapat.
Sesuai data yang diterima wartawan ufuktimur.com menyebutkan bahwa jumlah penerima bantuan pangan berupa beras dan minyak sebanyak 92 orang. Namun, yang tersalur sampai ke penerima manfaat hanya 65 orang dan 27 orang tidak pernah menerima. Padahal, 27 orang tersebut namanya ada dalam penerima manfaat itu.
Parahnya lagi, bantuan yang tersalur ke 65 penerima itu, seharusnya, beras sebanyak 20 kilogram dan 4 liter minyak goreng namun yang terjadi di lapangan para penerima manfaat hanya menerima 10 kilo beras dan 2 liter minyak.
Pemuda Desa Kramat, Sanju La Olu, mengungkapkan bahwa sejumlah nama yang tercantum dalam daftar penerima justru tidak menerima bantuan sama sekali. Sebaliknya, terdapat pihak-pihak yang tidak terdaftar namun ikut mengambil bantuan, termasuk oknum aparat pemerintah desa.
“Bantuan ini jelas diperuntukkan bagi warga yang terdata. Tetapi yang tidak berhak justru mengambil, bahkan ada oknum perangkat desa yang ikut menerima. Ini harus diusut secara terbuka,” tegas.
Menurutnya, dugaan penyimpangan itu mulai terungkap setelah masyarakat memperoleh dan mencermati berita acara penyaluran bantuan pangan. Dari dokumen tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah bantuan yang dilaporkan dengan yang diterima warga di lapangan.
“Data di berita acara berbeda dengan kenyataan. Seharusnya masyarakat menerima 20 kilogram beras, tetapi yang diberikan hanya 10 kilogram. Minyak goreng seharusnya 4 liter, namun yang diterima hanya 2 liter. Kami meminta Bulog dan instansi terkait turun langsung melakukan pemeriksaan karena bantuan ini diduga tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Ia meminta persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak warga penerima bantuan sosial. Mereka mendesak pemerintah daerah, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap proses distribusi bantuan di Desa Kramat.
“Jika dugaan pemangkasan dan penyalahgunaan bantuan terbukti benar, warga meminta Bupati Pulau Taliabu mengambil tindakan tegas, termasuk mengevaluasi dan mencopot Pj Kepala Desa Kramat dari jabatannya,” desaknya.
Terpisah, Pj. Kades Kramat, Roslina dikonfirmasi via telepon membenarkan hal itu, Ia mengaku bahwa tidak pernah mengantongi data penerima bansos tersebut. Karena itu, dirinya meminta aparat desa untuk mengecek langsung penerima ke masyarakat sehingga mengumpulkan data penerima sebanyak 65 orang tersebut.
“Kalau dari awal saya pegang data itu, maka sebelum disalurkan, saya kumpul semua masyarakat di kantor, tapi datanya sekdes pegang baru tidak pernah diberikan ke saya,” akunya.
Roslina mengatakan, karena tidak mengetahui data itu sehingga beras sisa penyaluran itu diminta oleh masyarakat sehingga ia pun langsung memberikan. Ternyata setalah diberikan ke masyarakat yang bukan penerima barulah timbul masalah seperti itu. Kata dia, meski begitu, saat pertemuan dengan penerima berapa waktu lalu, masih tersisa 6 karung beras di kantor sehingga semuanya diberikan ke masyarakat yang datang di kantor saat rapat.
“Karena saya tidak tahu datanya sehingga, sisa beras itu, masyarakat datang minta jadi saya langsung kasih. Padahal, belakangan baru timbul masalah seperti ini,” katanya.
Roslina menyebutkan, beras bulog yang turun di Desa Kramat sebanyak 192 karung dengan ukuran 10 kilogram ditambah Minyak goreng. Dia mengaku pernah dipanggil oleh dinas PMD untuk mintai penjelasan, dan dirinya telah memberikan penjelasan. Bukan hanya itu, ia juga telah menggelar pertemuan dengan masyarakat dan masyarakat minta agar kedepan tidak harus terjadi seperti ini lagi.
“Saya juga sudah buat pertemuan dengan masyarakat dan hasilnya masyarakat minta agar kedepan tidak terjadi lagi hal seperti ini,” tandasnya. (Red)
