Bobong, ufuktimur.com – Maraknya aktivitas pertambangan batuan atau galian C yang diduga belum mengantongi dokumen perizinan lengkap di Kabupaten Pulau Taliabu menjadi sorotan serius.
Aktivitas tersebut bahkan disebut-sebut berada pada kawasan tertentu yang semestinya mendapat perhatian khusus dalam aspek tata ruang dan lingkungan.
Ketua Komisi III, Budiman L Mayabubun menilai kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap komitmen penegakan hukum di daerah. Sebab sebelumnya Kapolres Pulau Taliabu pernah menyampaikan komitmen akan menertibkan aktivitas pertambangan ilegal dengan tenggat penanganan hingga bulan Mei.
“Publik tentu masih mengingat pernyataan itu. Namun yang dipertanyakan hari ini bukan janjinya, melainkan realisasinya. Jika aktivitas yang diduga ilegal masih berjalan hingga sekarang, maka wajar masyarakat bertanya: di mana letak keseriusan penegakan hukumnya?” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan pertambangan ilegal bukan sekadar soal ada atau tidaknya aktivitas pengerukan material. Di dalamnya ada aspek perizinan, tata ruang, lingkungan hidup, potensi kerusakan kawasan, hingga penerimaan daerah yang harus diawasi secara serius.
“Jangan sampai negara kalah oleh alat berat. Jangan sampai aparat terlihat tegas dalam pernyataan, tetapi lemah dalam tindakan. Hukum tidak boleh berhenti di spanduk, konferensi pers, atau batas waktu yang dibuat sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, apabila benar terdapat aktivitas pertambangan yang belum memenuhi ketentuan perizinan maupun melanggar aturan kawasan, maka harus dilakukan pemeriksaan terbuka dan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar narasi. Sebab ketika dugaan pelanggaran dibiarkan berlarut-larut, yang rusak bukan hanya lingkungan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” tutupnya. (Red)
