Bobong, ufuktimur.com, — Berakhirnya semester pertama Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
Sejumlah kegiatan dan pekerjaan proyek disebut masih belum berjalan sesuai harapan, sementara persoalan penataan birokrasi, tumpang tindih jabatan, serta evaluasi kinerja aparatur juga belum sepenuhnya terselesaikan.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun. Ia mempertanyakan sejauh mana fungsi koordinasi dan pengendalian Sekretaris Daerah (Sekda) dalam memastikan perangkat daerah menjalankan program dan anggaran sesuai perencanaan.
“Semester I sudah berakhir. Seharusnya pemerintah sudah bisa menunjukkan capaian yang jelas. Mana program yang sudah berjalan, mana yang terlambat, apa penyebabnya, dan apa langkah koreksinya,” kata Budiman, kepada media ini, Senin (07/09/2026)
Menurut Budiman, keterlambatan pelaksanaan anggaran tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan teknis masing-masing OPD. Sebagai koordinator perangkat daerah, Sekda dinilai memiliki peran penting untuk memastikan hambatan pelaksanaan segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
“Kalau kegiatan belum berjalan, jangan hanya menyalahkan OPD atau kontraktor. Harus dilihat dari sistemnya. Apakah perencanaan terlambat, proses pengadaan bermasalah, dokumen belum siap, atau pengendaliannya yang lemah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah pekerjaan proyek yang hingga berakhirnya semester pertama belum menunjukkan progres pelaksanaan sebagaimana yang diharapkan.
Bagi Budiman, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius karena pemerintah daerah memiliki waktu terbatas untuk mengejar target pelaksanaan anggaran pada semester kedua.
“Jangan sampai nanti menjelang akhir tahun baru semua dikejar. Akibatnya pekerjaan terburu-buru dan kualitas pelaksanaan ikut dipertaruhkan,” katanya.
Selain persoalan pelaksanaan anggaran, Budiman menilai penataan birokrasi juga masih menyisakan masalah.
Ia menyoroti adanya jabatan yang dinilai belum tertata secara optimal, termasuk persoalan penempatan dan tumpang tindih fungsi jabatan dalam struktur pemerintahan.
“Birokrasi harus jelas. Siapa pejabatnya, apa tugasnya, apa kewenangannya dan kepada siapa bertanggung jawab. Jangan ada tumpang tindih yang akhirnya membuat koordinasi pemerintahan tidak efektif,” tegasnya.
Budiman juga menyinggung masih adanya kepala sekolah yang berstatus sebagai pejabat atau pelaksana tugas. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dievaluasi oleh pemerintah daerah, terutama apabila berlangsung dalam waktu yang panjang.
“Kalau masih berstatus pejabat atau pelaksana tugas, pemerintah harus menjelaskan proses dan dasar penataannya. Jangan dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian,” ujarnya.
Budiman menegaskan, persoalan tersebut pada akhirnya harus menjadi bagian dari evaluasi terhadap kinerja birokrasi, termasuk kinerja Sekda sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menilai evaluasi tidak boleh berhenti pada kepala OPD atau pejabat teknis semata.
“Sekda juga harus dievaluasi. Bukan berarti semua masalah OPD menjadi tanggung jawab pribadi Sekda, tetapi fungsi koordinasi dan pengendalian pemerintahan ada di sana. Kalau persoalan terus berulang dan tidak ada perbaikan, tentu kinerjanya patut dipertanyakan,” katanya.
Menurutnya, ukuran kinerja Sekda bukan seberapa sering memberikan penjelasan mengenai persoalan teknis, tetapi sejauh mana sistem birokrasi dapat berjalan secara tertib dan efektif.
“Sekda jangan hanya sibuk mengurus persoalan teknis yang muncul satu per satu. Tugas yang lebih besar adalah memastikan birokrasi tertata, OPD bekerja, anggaran berjalan, program terlaksana dan kinerja aparatur dievaluasi,” tegas Budiman.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melakukan evaluasi semester pertama secara menyeluruh dan menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar perbaikan pada semester kedua.
“Sekarang waktunya koreksi. Jangan menunggu akhir tahun. Kalau ada kegiatan yang terlambat, segera cari penyebab dan solusi. Kalau ada jabatan yang tumpang tindih, segera ditata. Kalau ada pejabat yang kinerjanya tidak memenuhi target, lakukan evaluasi. Pemerintahan harus bergerak berdasarkan sistem, bukan menunggu masalah baru bertindak,” pungkasnya. (Red)
