Bobong, ufuktimur.com, -– Besarnya anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2026 justru menyisakan tanda tanya terhadap prioritas belanja sektor kesehatan. Bagaimana tidak, dari total anggaran Rp66,43 miliar, realisasi belanja pegawai sudah mencapai 88,19 persen, sementara belanja modal peralatan dan mesin justru baru terserap 13,35 persen.
Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun. Ia mempertanyakan keseriusan Dinas Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan fasilitas dan peralatan medis yang menjadi penunjang utama pelayanan kesehatan masyarakat.
Kepada awak media saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (12/11/2026), mengatakan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Kesehatan per 12 November 2026, belanja pegawai dari pagu Rp29,80 miliar telah terealisasi Rp26,28 miliar. Sementara belanja modal peralatan dan mesin dari pagu Rp231,08 juta hanya terealisasi Rp30,85 juta.
Tak hanya itu, belanja barang dan jasa yang memiliki pagu Rp33,71 miliar juga baru terealisasi Rp16,07 miliar atau 47,69 persen.
“Ini yang harus dijelaskan. Belanja pegawai sudah 88 persen, tetapi pengadaan peralatan dan mesin baru 13 persen. Apa sebenarnya yang menjadi prioritas Dinas Kesehatan? Jangan sampai kebutuhan penunjang pelayanan justru tidak mendapat perhatian serius,” tegas Budiman.
Menurutnya, anggaran kesehatan tidak boleh hanya dilihat dari besarnya alokasi dan angka penyerapan, tetapi harus diukur dari kemampuan pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan yang layak bagi masyarakat.
Ia meminta Dinas Kesehatan menjelaskan kondisi peralatan medis di rumah sakit dan seluruh puskesmas, termasuk kebutuhan pengadaan, pemeliharaan serta pemerataan fasilitas kesehatan.
“Jangan sampai masyarakat datang berobat, tetapi peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia atau tidak memadai. Kita ingin tahu apakah fasilitas kesehatan kita sudah benar-benar siap memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Budiman juga menyoroti belanja modal gedung dan bangunan yang mencapai Rp2,4 miliar dengan realisasi Rp2,39 miliar atau 99,82 persen.
Menurutnya, tingginya realisasi pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pemenuhan fasilitas penunjang pelayanan.
“Bangunan bisa saja selesai, tetapi kalau tidak dilengkapi peralatan medis yang memadai, bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal? Jangan sampai pemerintah lebih cepat membangun gedung daripada memenuhi kebutuhan pelayanan di dalamnya,” sentilnya.
Dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp66,43 miliar, realisasi keseluruhan baru mencapai Rp44,88 miliar atau 67,55 persen. Masih terdapat sekitar Rp21,55 miliar anggaran yang belum terealisasi.
Budiman menegaskan, Komisi III berkepentingan memastikan anggaran kesehatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan keuangan.
“Ukur keberhasilan Dinas Kesehatan dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Bukan hanya dari seberapa besar anggaran yang terserap,” tutupnya. (Red)
