Bobong, ufuktimur.com, — Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menggelar Konsultasi Publik 1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wilayah Perencanaan Lede dan Nggele yang berlangsung di Ruang Rapat Wabup, Kantor Bupati, Kota Bobong. Rabu, (11/11/2026)
Agenda ini dihadiri Bupati Sashabila Widya L. Mus, Wabup La Ode Yasir, ajaran Forkompinda Taliabu, pimpinan perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat.
Turut bergabung juga secara daring, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Agus Sutanto, serta perwakilan Pemprov Malut
Dalam sambutannya, Bupati Sashabalia mengatakan, agenda ini dilakukan untuk memastikan arah penataan ruang daerah memiliki payung hukum yang kuat sekaligus ramah bagi iklim investasi.
Kegiatan strategis ini diproyeksikan mampu mendorong percepatan investasi sekaligus menata kawasan secara terpadu.
Ia menekankan pentingnya instrumen penataan ruang untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Menurutnya, dokumen RDTR dan KLHS yang tengah disusun akan menjadi fondasi utama kemudahan berusaha dan kepastian hukum di Taliabu.
“Penataan ruang merupakan instrumen yang sangat vital dalam mengarahkan pembangunan daerah yang terencana, terpadu, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui penyusunan RDTR ini, kita berupaya mewujudkan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, mendukung iklim investasi, serta menata wilayah agar tumbuh secara tertib, indah, dan ramah lingkungan,” ujarnya
Bupati menekankan, konsultasi publik tahap pertama ini tidak sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wadah riil untuk menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan agar dokumen yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan serta kondisi objektif di lapangan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait beserta tim teknis penyusun untuk mencatat dan menelaah setiap masukan masyarakat secara saksama.
Hal ini dimaksudkan agar substansi dokumen RDTR dan KLHS Wilayah Perencanaan Lede dan Nggele yang dihasilkan benar-benar berkualitas, komprehensif, dan siap diimplementasikan.
“Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan penyusunan tata ruang ini berjalan lancar demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tandasnya
Senada dengan hal tersebut, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Kementerian ATR/BPN, Agus Sutanto, menyampaikan, Konsultasi Publik 1 ini difokuskan untuk menjaring aspirasi terkait analisis, tujuan, serta konsep rencana struktur dan pola ruang.
Sementara itu, FGD 1 KLHS dilaksanakan untuk mengidentifikasi materi muatan tata ruang yang berpotensi memengaruhi lingkungan hidup.
“Penyusunan RDTR ini dipersiapkan untuk memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang, mendukung kegiatan pembangunan dan investasi, serta menjadi pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang,” jelas Agus via Zoom.
Lanjut dia, Selain merumuskan dokumen teknis, forum ini turut membedah konstelasi Wilayah Perencanaan (WP) Lede yang mencakup area seluas 5.354,33 hektare.
“Berbagai isu strategis nasional juga dibahas, mulai dari pemenuhan minimal 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH), status kawasan hutan, hingga langkah mitigasi terhadap potensi bencana alam seperti kebakaran hutan, tsunami, dan banjir,” tandasnya. (Red)
