Bobong, ufuktimur.com, -– Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Taliabu mendapat sorotan dari Ketua Komisi III DPRD, Budiman L. Mayabubun.
Kepada sejumlah media, saat disambangi di ruang kerjanya, Rabu (11/11/2026) terkait kinerja dan realisasi di dinas PUPR yang terkesan lamban dalam penyerapan anggaran, karena banyak pekerjaan proyek yang belum dilaksanakan.
Budiman mengatakan, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 5 November 2026, dari total belanja Rp29,94 miliar, realisasi baru mencapai Rp8,09 miliar atau 27,02 persen.
Kata Budiman, paling menonjol adalah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Dari pagu Rp21,48 miliar, realisasinya baru Rp4,28 miliar atau 19,95 persen. “Artinya, masih sekitar Rp17,19 miliar anggaran pada pos tersebut belum terealisasi,”kata dia.
Sehingga itu, Budiman mempertanyakan keseriusan dan kesiapan Dinas PUPR dalam merencanakan serta melaksanakan program pembangunan.
“Anggaran infrastruktur lebih dari Rp21 miliar, tetapi yang terealisasi baru sekitar Rp4,28 miliar. Ini harus dijelaskan. Apa persoalannya? Apakah perencanaannya tidak matang, proses pengadaannya terlambat, atau pelaksanaan pekerjaannya yang bermasalah?” tegas Budiman.
Ia juga membandingkan realisasi belanja operasi yang sudah mencapai 56,38 persen, sementara belanja modal hanya 19,86 persen.
“Jangan sampai belanja operasional berjalan lebih cepat, sementara anggaran pembangunan justru tertinggal. Masyarakat membutuhkan jalan, jembatan, dan infrastruktur yang layak, bukan sekadar angka anggaran dalam dokumen APBD,” sentilnya.
Dikatakan Budiman, rendahnya realisasi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius. Sebab, perencanaan anggaran semestinya disusun berdasarkan kesiapan program, dokumen teknis, lokasi pekerjaan, serta jadwal pelaksanaan yang jelas.
Sehingga itu, Budiman meminta Dinas PUPR membuka rincian seluruh paket pekerjaan, termasuk kegiatan yang sudah dilelang, berkontrak, belum dilaksanakan, hingga progres fisik masing-masing proyek.
“Kami tidak mau hanya disuguhkan angka serapan keuangan. Harus dibuka juga progres fisiknya. Jangan sampai anggaran sudah direncanakan, tetapi pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau ada keterlambatan pekerjaan, disampaikan sehingga bisa presur lebih cepat,”ujarnya.
Budiman menegaskan, anggaran pembangunan merupakan pelayanan publik dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kalau perencanaan tidak matang dan pelaksanaan tidak maksimal, lalu untuk apa anggaran sebesar itu disediakan? PUPR harus bertanggung jawab menjelaskan kondisi ini. Jangan sampai masyarakat terus menunggu pembangunan, sementara anggarannya tidak terserap,” tutupnya. (Red)
