Bobong, ufuktimur.com, — Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pulau Taliabu menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam Rangka Penyelarasan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026-2030, Selasa, (22/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Balai Pertemuan Desa Bobong ini dibuka oleh Sekretaris Daerah, Dr. Yosar Kardiat serta dihadiri oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemda Pulau Taliabu.
Kegiatan FGD ini mengusung tema, ” Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Inklusif dan berkeadilan”, peserta kegiatan terdiri dari Kasubag Perencanaan di semua OPD.
Sekretaris Daerah, Drm Yosar Kardiat dalam sambutannya menjelaskan, kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi. Menurutnya, Kemikskinan juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan infrastruktur dasar.
“Sehingga untuk mengatasi persoalan kemiskinan, diperlukan strategi kebijakan yang melibatkan seluruh pihak melalui sinergi lintas sektor, serta dibutuhkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program pengentasan kemiskinan sinkron antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.
Yosar menyebutkan, pemerintah telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas Pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN. Bahkan berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan melalui pendekatan perlindungan sosial, peningkatan akses layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja.
“Kebijakan pengentasan kemiskinan tersebut tidak dapat diseragamkan, tetapi perlu disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta permasalahan masing-masing daerah,” terangnya.
Lanjut Sekda, berdasarkan Data Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, yang dikeluarkan oleh BPS, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki persentase penduduk miskin sebesar 6,63 persen. Nilai tersebut menempatkan Pulau Taliabu pada peringkat 5 tertinggi dari 10 Kabupaten/kota.
Lanjut Yosar, posisi tersebut menunjukan bahwa tingkat kemiskinan Pulau Taliabu berada pada kelompok menengah dalam distribusi kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Meskipun tidak termasuk daerah dengan persentase tertinggi, angka tersebut tetap memperlihatkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan Pembangunan yang memerlukan penanganan terencana, terarah, dan berkelanjutan.
“Untuk itu, Saya sangat mengharapkan agar nantinya Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu, dapat mengintegrasikan berbagai kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan sesuai potensi dan karakteristik wilayah Pulau Taliabu,” harapnya. (Red)
