Bobong, ufuktimur.com, — Sebanyak 13 desa di Kabupaten Pulau Taliabu telah mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap III 2026. Sementara, 58 desa lainnya belum menyampaikan pertanggung jawaban realisasi di DPMD.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu, Sano B Parigi, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, (15/10/2026).
Menurutnya, dari total 71 desa, baru 20 desa yang menyerahkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk pengajuan pencairan Tahap III. Namun dari 20 desa tersebut, baru 13 desa yang masuk yang sudah diproses sampai SP2D,
“20 desa sudah menyerahkan dokumen di DPMD, tapi baru 13 desa yang masuk di keuangan dan saat ini sudah SP2D,” ungkapnya.
Ditegaskannya, Pemerintah Kabupaten sebenarnya sudah lama menyiapkan anggaran ADD III sebelum pengesahan APBD Perubahan 2026. Keterlambatan pencairan ini murni karena puluhan desa di Taliabu belum memenuhi persyaratan yang diminta Dinas PMD.
“Jadi keterlambatan ini dari desa yang belum memenuhi permintaan dari DPMD,” tegasnya.
Sano mengingatkan, keterlambatan permintaan pencairan ADD tahap III berpotensi mempengaruhi pencairan ADD Tahap IV. Pasalnya, jika tahap III terlambat maka pertanggung jawaban realisasi juga akan terlambat sehingga waktu pengurusan tahap IV semakin singkat. Padahal, Anggara sudah tersedia.
Ia menyebutkan, total anggaran yang disiapkan untuk ADD 71 desa di Taliabu ini secara keseluruhan sebesar Rp30 miliar lebih, dan besaran nilai yang disalurkan kepada masing-masing Desa itu bervariasi sesuai data pendukung yang diperoleh.
“Total ADD secara keseluruhan itu Rp30 miliar, hanya saja dilakukan pencairan berdasarkan tahap-tahap,” pungkasnya. (Red)
